Hubungan wewenang badan pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan Dinas Pertambangan Dan Energi dalam penerbitan izin tambang rakyat dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Musi Banyuasin
| Main Author: | Candra Triansyah |
|---|---|
| Format: | Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Fak. Hukum
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unsri.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8992 http://digilib.unsri.ac.id//lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/2.FH.jpg.jpg |
Daftar Isi:
- Pelayanan perizinan pertambangan rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin melalui BP3M yang berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi. Hubungan wewenang tersebut dimaksudkan guna lebih memajukan pelayanan perizinan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah ,transparan dan pasti terjangkau. Penelitian ini mengkaji bagaimana kaitan hubungan wewenang kedua instansi pemerintahan tersebut dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan Rakyat. Kedua apakah tujuan pelayanan perizinan terpadu satu pintu terwujud sebagaimana yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu berupa metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil Penelitian ini menyimpulkan dalam hubungan kewenangan BP3M dengan Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten Muba yang berwenang untuk menerbitkan IUPR adalah BP3M tetapi dalam proses penyelesaian izinnya di Dinas Pertambangan dan Energi melalui tim teknis memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui izin yang dimohonkan oleh pemohon sebagai rekomendasi keapada BP3M Musi Banyuasin. Sejak dibentuknya BP3M di Musi Banyuasin berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BP3M Musi Banyuasin, proses perizinan di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi lebih cepat, mudah, murah, transparan dan pasti terjangkau.
- xi, 111 hlm. : ilus.