Implementasi Permendagri Nomor 36 tahun 2010 tentang pedoman fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik (studi di badan kesatuan bangsa dan politik provinsi sumatera selatan tahun 2013)
| Main Author: | Rohma Mursalina |
|---|---|
| Format: | Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unsri.ac.id//index.php?p=show_detail&id=8484 |
Daftar Isi:
- Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dikeluarkan berdasarkanPERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi PenyelenggaraanPendidikan Politik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentangimplementasi Permendagri nomor 36 tahun 2010 di Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, dan faktor-faktor yang mempengaruhiimplementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif,dalam penelitian ini peneliti ingin mengidentifikasi dan mendeskripsikan hal-hal yangterjadi dalam implementasi Permendagri nomor 36 tahun 2010 khususnya pada tingkatkepatuhan, rutinitas fungsi, kinerja dan dampak implementasi. Key informant daripenelitian ini adalah Kepala sub bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikanpolitik, staf bidang pendidikan politik dan kelompok sasaran kebijakan. Teknikpengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Permendagri Nomor 36 Tahun2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik di BadanKesbangpol Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 belum terimplementasi dengan baik.Tingkat kepatuhan pegawai dalam mensosialisasikan Permendagri masih rendah,kurangnya fasilitas berupa modul tentang pendidikan politik dan tidak tercapainya hasilkebijakan yang diinginkan. Ditemukan juga beberapa faktor yang menjadi kendala dalammempengaruhi keberhasilan implementasi seperti sumber daya dan struktur birokrasi.Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukankepada Badan Kesbangpol agar implementasi penyelenggaraan pendidikan politik dapatlebih baik lagi dan tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini dapat tercapai.
- xiv 135 hal.; ilus