Implementasi sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (simtanas) di kantor pertanahan kota Palembang
| Main Author: | Josep |
|---|---|
| Format: | Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unsri.ac.id//index.php?p=show_detail&id=3676 http://digilib.unsri.ac.id//lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/SOSPOL.jpg.jpg |
Daftar Isi:
- Skripsi ini berjudul IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DANMANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) DI KANTORPERTANAHAN KOTA PALEMBANG. Latar belakang dari skripsi ini adalahlambatnya penyelesaian pensertifikasian, pengarsipan data sertifikat dan penyajianlaporan bulanan tanah di Kantor Pertanahan Kota Palembang. Penelitian inibertujuan untuk melihat kinerja implementasi dan mengidentifikasi hambatanyang timbul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodepenelitian deskriptif kualitatif, mengambil lokasi penelitian di Kota Palembang.Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulandata menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka.Penelitian inidikaitkan dengan teori Van Meter Van Horn yang menekankan keberhasilanimplementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor yaitu standar dan sasarankebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasidan aktivitas pelaksana, disposisi implementor serta lingkungan sosial ekonomidan politik.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa standar kebijakan yang adadalam Implementasi kebijakan SIMTANAS di Kantor Pertanahan KotaPalembang sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dengan diberlakukannyakeputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional pertanahan, yang menugaskan Badan Pertanahan Nasional untuk membangun danmengembangkan SIMTANAS dan keputusan- keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010. Karakteristik dari para implementorsudah diatur dalam Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan KewenanganPemerintah di bidang Pertanahan. Sumber daya manusia kurang tersediakhususnya dibidang penyusunan basis data dan bidang penyiapan aplikasi tekstualdan spasial. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin sudah berjalan dengan baik,tidak saja hanya antar pegawai yang ada di dalam lingkungan Kantor PertanahanKota Palembang tetapi juga dengan instansi lain, namun komunikasi denganmasyarakat belum bisa dikatakan berjalan dengan baik terutama dalam halsosialisasi. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang kurangtahu dan memahami tentang kebijakan SIMTANAS. Adapun hambatan yangdialami yaitu sosialisasi yang tidak berjalan dengan lancar dan sumber dayamanusia dibidang penyusunan basis data dan dibidang penyiapan aplikasi tekstualdan spasial yang kurang tersedia. Saran yang diajukan untuk pihak implementoradalah perlunya penambahan sumber daya manusia dan lebih giat melakukansosialisasi kepada masyarakat
- xv, 104 hlm. : ilus.