Analisis formulasi kebijakan publik (Study pada proses perumusan rancangan peraturan daerah Kota Palembang tentang pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa )
| Main Author: | A. Azmi Shofix |
|---|---|
| Format: | Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unsri.ac.id//index.php?p=show_detail&id=3447 http://digilib.unsri.ac.id//lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/SOSPOL.jpg.jpg |
Daftar Isi:
- Tujuan dari penelitian yang berjudul Analisis Formulasi Kebijakan Publik(Studi pada Proses Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembangtentang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa) adalah untukmenganilisis proses perumusan kebijakan, mengetahui faktor-faktor yangberpengaruh, mengetahui aktor yang terlibat dan peranan aktor dalam perumusankebijakan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Unitanalisis yaitu DPRD Kota Palembang dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Margadan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang. Data diperoleh dariwawancara, observasi dan studi dokumentasi.Dalam menganalisis formulasi kebijakan publik disusun 3 (tiga) dimensi.Pertama yaitu dimensi proses atau tahapan perumusan rancangan peraturandaerah. Kedua yaitu dimensi faktor-faktor yang berpengaruh terdiri dari elemenluar, elemen dalam, dan keterkaitan. Ketiga yaitu dimensi aktor dan peran aktoryang terlibat.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses perumusanrancangan peraturan daerah ini dapat dikatakan tidak ideal dan dapatdikategorikan kedalam model kelembagaan. Elemen atau faktor yangmempengaruhi terdiri dari dukungan elemen luar sudah cukup baik namunpelibatan elemen luar kurang representatif, elemen dalam yaitu keterbatasansarana dan teknologi menyebabkan instansi teknis tidak dapat menyajikan datadatapendukung, keterkaitan yaitu koordinasi dan komunikasi yang terjalinmelibatkan tiga piha (eksekutif, legislatif, dan stakeholders). Aktor utama adalahDinas PU Bina Marga dan PSDA Kota Palembang dan DPRD Kota Palembang.Jika dilihat dari aktor-aktor yang terlibat, proses perumusan kebijakan ini jugadapat dikategorikan kedalam model elit.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA Kota Palembang danDPRD Kota Palembang dalam merumuskan rancangan peraturan daerahsebaiknya lebih memperhatikan isu yang berkembang di masyarakat, membukaakses keterbukaan publik secara luas, mempersiapkan data-data pendukung secaraakurat, dan menerapkan segala tahapan perumusan rancangan peraturan daerah.
- xvii, 165 hlm . : ilus.