Implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dalam upaya pembinaan anak jalanan di kota Palembang berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 12 tahun 2013
| Main Author: | Pebri Rosnani |
|---|---|
| Format: | Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unsri.ac.id//index.php?p=show_detail&id=1730 http://digilib.unsri.ac.id//lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/FKIP.jpg.jpg |
Daftar Isi:
- ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan semakin meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Palembang. Keberadaan anak jalanan menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat pengguna jalan dan lingkungan sekitar. Oleh Karena itu, Pemerintah Kota Palembang membuat Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial dalam upaya pembinaan anak jalanan tersebut. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan berdasarkan data dan informasi yang didapatkan bahwa upaya diagnosis psikososial, bimbingan keterampilan dan bimbingan kewirausahaan belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia dan ketersediaan dana yang belum mencukupi untuk pelaksanaan kebijakan serta kondisi kebersihan sarana prasarana yang kurang terjaga. Skripsi ini merekomendasikan bahwa pihak Pemerintah Kota Palembang harus segera memberikan dana yang sesuai agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan optimal serta memperhitungkan dalam menambah tenaga fungsional dalam pelaksanaan kebijakan.Kata Kunci: Implementasi, Rehabilitasi sosial, Pembinaan, Anak Jalanan
- xv, 85 hlm. : tab. : ill