Kedudukan dan kewenangan ombudsman terhadap pelayanan publik dibidang kesehatan khususnya bpjs di kota Palembang
| Main Author: | Maria Ulfa |
|---|---|
| Format: | Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Fak. Hukum
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unsri.ac.id//index.php?p=show_detail&id=10576 http://digilib.unsri.ac.id//lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/HUKUM.jpg.jpg |
Daftar Isi:
- Dalam kenyataan dilapangan masyarakat sangat membutuhkan pelayanan denganbaik dan benar sesuai dengan standar yang layak untuk masyarakat, maka untukhal ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah atau lembaga yangberwenang untuk memperhatikan kesejateraan pelayanan publik khususnyadibidang kesehatan yang menggunakan kartu berobat BPJS program pemerintahuntuk itu program dengan fasilitas ini perlu diawasi agar sesuai dengan standarpelayanan publik agar tidak mempersulit masyarakat untuk mendapatkanpelayanan dengan benar dan baik, maka dengan ini pemerintah mempercayailembaga Ombudsman sebagai lembaga yang bertujuan mengawasi dan menerimalaporan atau keluahan masyarakat dterhadap sistem pelayanan publik khusus nyabidang kesehatan yang menggunakan BPJS untuk berobat. Dengan ini setiaplaporan masyarakat yang tidak sesuai atau melanggar dari ketentuan pemerintahmaka lembaga Ombudsman akan menindaklanjuti laporan tersebut denganprosedur yang berlaku, hal ini mempermudah masyarakat untuk pengaduan danmenyampaikan hak mereka secara benar.
- x, 93 hlm. : ilus.