Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung
| Main Author: | Fitri, Sandra Nur; Universitas Bakrie |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Universitas Bakrie
, 2015
|
| Online Access: |
http://journal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal_ilmiah_ub/article/view/815 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung serta menganalisis kendala dan strategi dalam penerapannya. Penelitian ini difokuskan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan model penelitian studi kasus. Objek penelitian adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung. Data diperoleh melalui wawancara yang dilengkapi dengan studi dokumentasi. Data penelitian yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif serta diuji keabsahannya dengan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerapkan basis akrual sejak tahun 2013. Perubahan peraturan yang relatif singkat, proses penyebaran informasi dan sosialisasi yang lambat, kompleksitas laporan keuangan basis akrual, dan belum adanya sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh merupakan kendala yang dihadapi dalam penerapan basis akrual. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dengan melakukan sosialisasi basis akrual kepada seluruh satuan kerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan berkala, melakukan kerja sama dengan seluruh satuan kerja, dan melakukan konsultasi dengan entitas lain yang lebih berpengalaman. Kata kunci: basis akrual, laporan keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan. The objective of this research was to analyze Accrual – Based Governmental Accounting Standards (SAP) implementation on Local Government Financial Statements of Bandar Lampung and also analyze the constraints and its strategies. This research focused on Local Government Financial Statements for Fiscal Year 2013. This research used descriptive qualitative method with a case study model. The object of research is Local Government of Bandar Lampung. Data were obtained through interviews and also literature review. Data were analyzed using qualitative analysis techniques and tested its validity by data triangulation. The results of the research shows that Government of Bandar Lampung has implemented accrual basis since 2013. The rapid change of rules, late of distribution of information and socialization, complexity of accrual basis financial reporting, and no program that support accrual basis implementation are constraints for accrual – based implementation on Local Government of Bandar Lampung. The strategies that implemented by Government of Bandar Lampung consist of: to make a socialization of accrual basis for all governments unit, increasing the competence of human resources by conducting regular training, working with the entire work unit, and consulting with other entities that are more experienced. Key words: accrual basis, financial statements, governmental accounting standards. DAFTAR PUSTAKA Adhi, D. K., & Suharjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada Pemerintah Kota TUAL). Jurnal STIE Semarang. Vol. 5, No. 3, Oktober 2013. Agar Anggaran Berpihak pada Publik. (17 September 2013). Lampost, hal. 22, Selasa, 17 September 2013. Diakses pada Januari 23, 2015 pukul 16:32 dari http://issuu.com/lampungpost/docs/selasa__17_september_2013/22 Agusalim, I., & Alimin. (2013). Analisis Mekanisme Penganggaran Sebagai Alat Pengendalian Keuangan Studi Kasus Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Tahun 2011. Jurnal AKK. Vol. 2 No. 1, Januari 2013, hal.8-17. Amriani, T. N. (16 Mei 2014). Menyongsong Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. Diakses pada Oktober 25, 2014 pukul 11:45 dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/19410-menyongsong-penerapan-akuntansi-pemerintahan-berbasis-akrual Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013. Lampung: BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (30 September 2014). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014. 12 November 2014. http://www.bpk.go.id/ihps Badan Pendidikan dan Pelatihan. (2014). Himpunan Materi Training of Trainers (TOT) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bandar Lampung Perlu Bangga Jadi Kota Penyelenggaran Accrual Basis. (26 Juni 2014). Diakses pada Januari 22, 2015 pukul 15:06 dari http://skpd.bandarlampungkota.go.id/?kdskpd=10&&page=berita_skpd&&no=16 Bandariy, H. (2011). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Pengguna Informasi Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten Eks Karisedenan Banyumas) [Skripsi]. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Bappeda Kota Bandar Lampung. (2012). Buku Putih Sanitasi Kota Bandar Lampung. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 22 Januari 2015. http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kota.bandarlampung/4.%20DRAFT%20BUKU%20PUTIH%20BAB%20II%2010072012.docx Basrie, H., Arly, Y., & Riswan. Analisis Laporan Keuangan Dikaitkan Dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 3, No. 1, Maret 2012, hal. 123-138. BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Telah Menyelesaikan Penyerahan LHP atas LKPD TA 2013 pada Seluruh Entitas Pemda di Wilayah Provinsi Lampung. (01 Juli 2014). Diakses pada Oktober 21, 2014 pukul 10:13 dari http://www.bandarlampung.bpk.go.id/?p=5125 BPKAD Gelar pelatihan Accrual Basis. (22 September 2014). Diakses pada Januari, 29, 2015 pukul 10:58 dari http://lampost.co/berita/bpkad-bandar-lampung-gelar-pelatihan-accrual-basic Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Desain Choosing Among Five Traditions. Thousand Oaks, California: Sage. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. (2014). Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. Kementerian Dalam Negeri RI. 04 November 2014. http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual Djanegara, M. S. (17 Desember 2014). Persiapan BPK atas Audit LKPD Berbasis Akrual. Kementerian Dalam Negeri RI. 29 Januari 2015. http://www.keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/PERSIAPAN%20BPK%20atas%20AUDIT-BPK.pptx Djuitaningsih, T. & Oktafani, M. (2012). Hubungan Penerapan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan). Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. Faradillah, A. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) [Skripsi]. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hassanuddin. Fauziah. (2011). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah [Skripsi]. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Halim, A. & Kusufi, S. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Halim, A. (2008). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Hartina, S. (2009). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat [Skripsi]. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Herdiyansyah, H. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. Ichsan, M. (2013). Manfaat Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan: Pondasi Manajemen Biaya Entitas Pemerintahan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Indonesia. Irwana, T. (2010). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Penelitian pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah Priangan Jawa Barat) [Skripsi]. Bandung: Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Kota Bandar Lampung. (2013). Diakses pada Januari 22, 2015 pukul 15:00 dari http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/18/name/lampung/detail/1871/kota-bandar-lampung KSAP. (2010). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 24 Oktober 2014. http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/ LKPD Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2014). Diakses pada Oktober 10, 2014 pukul 14:52 dari http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=2480 Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Martani, D. (2013). Peran KSAP Dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. Diakses pada 6 Februari 2015 pukul 09:03 dari https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2014/02/Materi-KSAP-utk-IAI-KASP-Public-Sector-Conference.pptx Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Beverly Hills, CA: Sage Publications. Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi). Bandung: Rosda. Narbuko, C. & Achmadi, A. (2009). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Nugraheni, P. & Subaweh, I. (2008). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis. Vol. 1 13, April 2008. Nugroho, R. (2006). Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Edisi Revisi). Jakarta: Grasindo. Pawson, R. & Tilley, N. (2004). Realistic Evaluation. Thousand Oaks, California: Sage. Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Lambang Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 104 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Profil Daerah Kota Bandar Lampung. (2012). Diakses pada Januari 18, 2015 pukul 09:56 dari http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=10 Rasyid, H. & Mansur. (2009). Penilaian Hasil Belajar. Bandung: CV Wacana Prima. Sekaran, U. (2011). Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Edisi ke-4 buku 1) (Kwan Men Yon, Penerjemah). Jakarta: Salemba Empat. Sekaran, U. (2011). Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Edisi ke-4 buku 2) (Kwan Men Yon, Penerjemah). Jakarta: Salemba Empat. Setyaningsih, T. (2013). Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Kasus di Pemerintah Kota Surakarta). Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado. Sugijanto, R., & Sonny. (1995). Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non-Laba. Malang: Brawijaya Press. Suparmoko, M. (2012). Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik (Edisi ke-6). Yogyakarta: BPFE. Suwanda, D. & Santosa, H. (2014). Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Swiss Apresiasi Sistem Keuangan Berbasis Akrual Pemkot. (10 Oktober 2013). Diakses pada Januari 23, 2015 pukul 17:40 dari http://lampost.co/berita/swiss-apresiasi-sistem-keuangan-berbasis-akrual-pemkot Umar, H. (2005). Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Weiss, C. H. (1998). Evaluation: Methods for Studying Programs dan Policies. New Jersey: Prentice Hall.