KEBIJAKAN PEMERINTAH MENURUT PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BONE BOLANGO
| Main Author: | A. CENRAKASIH PRATIWI |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
Universitas Negeri Gorontalo
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271412048/kebijakan-pemerintah-menurut-prinsip-transparansi-dan-akuntabilitas-di-dalam-pengelolaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-di-kabupaten-bone-bolango.html |
Daftar Isi:
- Adapun tujuan yang di ambil oleh peneliti adalah Untuk dapat mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2005-2010. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya pemerintah daerah Bone Bolango dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi wawancara Sekertaris DPRD Bone Bolango dan data kepustakaan lainnya yang kemudian di lakukan analisa data. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Kebijakan hukum pemerintah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang di inginkan. Adapun hambatan dan upaya Pemerintah Daerah kabupaten Bone Bolango yaitu berupa: (1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun depan atau tahun berikutnya dilaksanakan ditahun berjalan, sehingga masih dalam perkiraan; dan (2) Asumsi harga masih berlaku ditahun sekarang sehingga tanggal harga dalam penyusunan APBD maupun pembuatan laporan pertanggung jawaban APBD ini mengikuti harga yang sekarang. KATA KUNCI: Kebijakan Pemerintah, Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, APBD.