Cover Image

Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan

Main Authors: Ngadimin, Ngadimin; magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Medan Area, Kusmanto, Heri; Ilmu Politik, FISIPOL, USU, Isnaini, Isnaini; Universitas Medan Area
Other Authors: Universitas Medan Area
Format: Article info Descriptive Qualitative application/pdf Journal
Bahasa: ind
Terbitan: Universitas Medan Area , 2018
Subjects:
Social Science
Government Science
Political Science
Peran Pemerintah
Konflik Pertanahan
Lahan
Online Access: http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1519
http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1519/pdf2
ctrlnum article-1519
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="id-ID">Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan</title><creator>Ngadimin, Ngadimin; magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Medan Area</creator><creator>Kusmanto, Heri; Ilmu Politik, FISIPOL, USU</creator><creator>Isnaini, Isnaini; Universitas Medan Area</creator><subject lang="id-ID">Social Science, Government Science, Political Science</subject><subject lang="id-ID">Peran Pemerintah, Konflik Pertanahan, Lahan</subject><description lang="id-ID">Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Konflik pertanahan yang berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya untuk mencari solusi masih terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.</description><publisher lang="en-US">Universitas Medan Area</publisher><contributor lang="id-ID">Universitas Medan Area</contributor><date>2018-05-22</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>Other:Descriptive Qualitative</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1519</identifier><identifier>10.31289/jppuma.v6i1.1519</identifier><source lang="en-US">JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area; Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI; 26-37</source><source>2550-1305</source><source>2549-1660</source><source>10.31289/jppuma.v6i1</source><language>ind</language><relation>http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1519/pdf2</relation><relation>10.31289/jppuma.v6i1.1519.g1485</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2018 JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area</rights><rights lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</rights><recordID>article-1519</recordID></dc>
language ind
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
Other:Descriptive Qualitative
File:application/pdf
File
Journal:Journal
author Ngadimin, Ngadimin; magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Medan Area
Kusmanto, Heri; Ilmu Politik, FISIPOL, USU
Isnaini, Isnaini; Universitas Medan Area
author2 Universitas Medan Area
title Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan
publisher Universitas Medan Area
publishDate 2018
topic Social Science
Government Science
Political Science
Peran Pemerintah
Konflik Pertanahan
Lahan
url http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1519
http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1519/pdf2
contents Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Konflik pertanahan yang berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya untuk mencari solusi masih terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.
id IOS4369.article-1519
institution Universitas Medan Area
institution_id 889
institution_type library:university
library
library Pusat Jurnal Ilmiah
library_id 1041
collection JPPUMA (JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIAL POLITIK UMA)
repository_id 4369
subject_area JPPUMA
Political dan Government Science/Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Ilmu Kepemerintahan
Ilmu Sosial
city KOTA MEDAN
province SUMATERA UTARA
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS4369
first_indexed 2018-06-09T18:17:57Z
last_indexed 2019-05-07T08:16:39Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1686122166978871296
score 17.538404

Lihat Juga