Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi terhadap Kasus TPA Leuwigajah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam Upaya Penyela
| Main Authors: | Listiani, Fika Budi; Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Ruhaeni, Neni; Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung |
|---|---|
| Other Authors: | Universitas Islam Bandung |
| Format: | Article Kualitatif info application/pdf |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Universitas Islam Bandung
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/3091 http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/3091/pdf http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/downloadSuppFile/3091/423 |
Daftar Isi:
- Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan salah satu bentuk penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Ketentuan ini dijabarkan dalam Undang Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah. Gugatan class action terhadap kasus TPA leuwigajah menyisakan persoalan yang tidak diselesaikan yaitu lingkungan yang tetap dibiarkan rusak karena korban hanya menuntut ganti rugi tanpa melihat kerusakan lingkungan setelah terjadinnya longsor. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Administasi menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup jo. Undang Undang Nomor 18 Tentang Pengelolaan Sampah dan bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi terhadap Kasus TPA Leuwigajah dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan yaitu Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 18 Tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan perundang-undangan lainnya atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan administratif dapat dilakukan sebagai sarana preventif dan represif melalui sanksi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Melalui penegakan hukum administrasi Pemerintah juga dapat menjatuhkan sanksi Paksaan pemerintah serta pencabutan izin terhadap pengelolaa TPA Leuwigajah sebagai upaya penyelamatan lingkungan.