Implementasi Pemungutan Pajak restoran Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
| Main Author: | Amira, Multika |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed |
| Terbitan: |
Universitas Komputer Indonesia
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unikom.ac.id/844/ http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-multikaami-35131 |
Daftar Isi:
- Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membaiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subjek maupun objek pajak yang ada (Imam Mukhlis, 2010:1) Sejalan dengan harapan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dibidang pajak tersebut, maka Pemerintah Pusat membutuhkan dukungan seluruh Pemerintah Daerah untuk menggali pptensi pajak yang ada di wilayah kerja masing-masing. Untuk mewujudkan harapan tersebut Pemerintah Pusar menegeluarkan Undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya untuk