Implementasi Kebijakan E-Government Tentang Bursa Kerja Online (Bkol) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Main Author: Yolanda Melta, Yogi
Format: Thesis PeerReviewed
Terbitan: Universitas Komputer Indonesia , 2018
Online Access: http://repository.unikom.ac.id/59653/
http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-yogiyoland-40166
Daftar Isi:
  • Kebijakan Bursa Kerja Online merupakan sebuah inovasi mengenai informasi ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, tujuan diimplementasikan kebijakan Bursa Kerja Online yaitu sebagai sarana untuk dapat memfasilitasi pencari kerja dan calon pengguna tenaga kerja untuk memperoleh informasi kesempatan kerja di Kota Bandung, Namum pada kenyataannya masih terdapat beberapa permaslahan yang menghambat seperti Komunikasi yang kurang antara aparatur dengan masyrakat yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai Bursa Kerja Online, kurangnya sumberdaya informasi seingga menyebabkan website Bursa Kerja Online kurang update dan pada struktur birokrasi dimana pembagian tanggung jawab yang belum merata. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III dimana, keberhasilan pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi sudi pustaka, studi lapangan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Informasi yang peneliti ambil aparatur seksi informasi pasar kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan menggunakan teknik purposive dan masyarakat pencari kerja Kota Bandung dengan menggunakan teknik acidental. Uji keabsahan data menggunakan tringulasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Bursa Kerja Online Belum Berjalan Optimal. Dilihat dari Komunikasi sudah berjalan namun penyampain informasi masih belum begitu jelas. Dilihat dari sumber daya sudah berjalan namun masih ada permasalahan yaitu kurang update nya informasi. Dilihat dari Disposisi sudah berjalan karena karena tingkat kepatuhan aparatur tinggi. Dilihat dari Struktur Birokrasi sudah brjalan namun masih ada permaslahan yaitu kurangnya pembagian tanggung jawab.