Permasalahan otonomi daeerah ditinjau dari aspek perimbangan keuangan permerintah pusat dan daerah
| Main Author: | Surtikanti |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed |
| Terbitan: |
Universitas Komputer Indonesia
, 2018
|
| Online Access: |
http://repository.unikom.ac.id/58381/ http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-surtikanti-38897 |
Daftar Isi:
- Perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan pusat dan Daerah serta permasarahan-permasarahan yang sEring pelaksanaan timout serama otonomi daerah. pokok-pokok penyerenggaraan otonomi daerah, pokok-pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah, isu_ isu kritis penyelenggaraan otonomi daerah, hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi isu-isu kritis dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta implikasi penerapan UU No 33 Tahun 2004 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan DaerahPerlunya undang-undang dan Daerah serta permasarahan-permasarahan yang sEring pelaksanaan timout serama otonomi daerah. pokok-pokok penyerenggaraan otonomi daerah, pokok-pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah, isu_ isu kritis penyelenggaraan otonomi daerah, hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi isu-isu kritis dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta implikasi penerapan UU No 33 Tahun 2004 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan Daerah.