Kebijakan Luar Negeri Irak Pasca Kemunculan Islamic State Of Irak And Syria (ISI) Dalam Penanganan Islamic State Of Irak And Syria (ISIS) Di Irak Tahun 201-2016
| Main Author: | Haniza, Nurul |
|---|---|
| Format: | Thesis PeerReviewed |
| Terbitan: |
Universitas Komputer Indonesia
, 2017
|
| Online Access: |
http://repository.unikom.ac.id/53721/ http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-nurulhaniz-37052 |
Daftar Isi:
- Pada tahun 2014 Abu Bakr al-Baghdadi mendeklarasikan berdirinya sebuah negara dan mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah dengan tujuan memerintah negara tanpa batas dan menyebutnya sebagai Negara Islam Irak dan Suriah pada 29 Juni 2014. ISIS merekrut anggotanya dengan menggunakan berbagai cara agar tercapainya sebuah tujuan termasuk dengan teror-teror dengan cara-cara kekerasan. Dengan adanya ISIS di Irak membuat pemerintah Irak mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk menangani kemunculan ISIS di Irak. Kebijkan luar negeri yang berupa permintaan bantuan asing untuk membantu Irak memerangi ISIS di Irak. Untuk meneliti mengenai kebijakan luar negeri ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui wawancara, studi kepustakaan, observasi, dokumentasi dan penelusuran data online. Penelitian dilakukan di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia (LIPI). Dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan secara rinci mengenai fenomena yang sedang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, selama kurun waktu dua tahun dari 2014-2016, pemerintah Irak terus berupaya untuk meminta bantuan untuk melawan ISIS di Irak dengan Irak meminta bantuan kepada seluruh negara, Irak juga dibantu oleh koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dengan adanya kebijakan dan kerja sama ini, Irak telah mampu memaksa ISIS mundur dari Fallujah, ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah Irak.