Tinjauan atas prosedur penyusunan anggaran belanja daerah pada BAPPEDA Kota Bandung

Main Author: Purwosetiono
Format: Thesis PeerReviewed
Terbitan: Universitas Komputer Indonesia , 2014
Subjects:
Online Access: http://repository.unikom.ac.id/26407/
http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-purwosetio-32632
Daftar Isi:
  • Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada Tahun 2006 dan 2007 telah disahkan , Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Pemendagri No.59 Tahun 2007 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (APBD) , sehingga penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan diharapkan menjadi lebih efektif. Namun demikian pada awal tahun penerapannya, sistem ini menimbulkan kendala ketidaksiapan aparat di daerah dalam pengaplikasiannya. Beranjak dari latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas belanja daerah terhadap pelayanan publik dengan mengambil studi kasus di Kota Bandung dan mengambil sampel pada tiga bidang pembangunan (pendidikan, kesehatan, dan prasarana umum).Pengambilan objek kajian pada tiga bidang ini didasarkan pada tingkat keeratan sektor pelayanan tersebut terhadap masyarakat.