Kinerja Aparatur Bidang Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung (Suatu Studi Pada Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)Di Kota Bandung)

Main Author: Pujo Dewadi, Bagas
Format: Thesis PeerReviewed
Terbitan: Universitas Komputer Indonesia , 2013
Subjects:
Online Access: http://repository.unikom.ac.id/25480/
http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-bagaspujod-31926
Daftar Isi:
  • Sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penuh konsistensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang setia dan taat terhadap negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai seorang pelayan publik sudah terhapuskan di Kota Bandung. Keberadaan konsentrasi pengelolaan kepegawaian dengan melaksanakan mutasi PNS bertujuan untuk melayani dan merealisasikan setiap keluhan dari masyarakat di Kota Bandung agar lebih baik.Teori yang digunakan adalah teori kinerja aparatur yaitu efektivitas yang meliputi sumberdaya manusia dan program kerja, Efisiensi terdiri dari waktu dan biaya, Keamanan dan Kepuasan Pelanggan yang terdiri dari standar pelayanan dan prosedur kerja. Teori ini dikemukakan Muhammad Ilham dalam bukunya Manajemen Sumber Daya dan Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah.Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi pustaka dan studi lapangan yang memuat proses observasi dan wawancara. Teknik penentuan Informan pada penelitian ini Purposive yang menentukan beberapa Informan dalam penelitian yaitu Aparatur Bidang Mutasi Pegawai BKD Kota Bandung, Kepala BKD Kota Bandung, Kepala Bidang Mutasi Pegawai BKD Kota Bandung, serta Aparatur yang pernah dimutasikan guna menggambarkan proses mutasi PNS di BKD Kota Bandung secara keseluruhan.Hasil penelitian menggambarkan bahwa kinerja aparatur Bidang Mutasi Pegawai BKD Kota Bandung dalam melaksanakan mutasi PNS tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur dalam melaksanakan mutasi. Program kerja, prosedur kerja, dan standar pelayanan memang sudah baik, namun kompetensi aparatur masih buruk yang mengakibatkan kinerja organisasi BKD tidak optimal, permasalahan ini terjadi karena masih adanya manajemen penempatan aparatur yang salah. Aparatur yang tidak berkompeten di setiap bidang yang ditanganinya akan menghambat tugas pokok dan fungsi yang pada akhirnya tidak mampu dijalankan secara maksimal.