Tinjauan Prosedur Pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pada Pelaksanaan APBD Di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Cimahi

Main Author: Sari, Novita
Format: Article PeerReviewed
Terbitan: Universitas Komputer Indonesia , 2012
Subjects:
Online Access: http://repository.unikom.ac.id/22161/
http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-novitasari-27732
Daftar Isi:
  • Seperti yang telah diketahui, kekayaan Negara yang dikelola pemerintah adalah dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penguna penyelenggara seharusnya didukung dengan perencanaan yang lebih tepat agar pendistribusian dana menjadi merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Setiap instansi wajib segera menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti ruginya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Perundang-undangan dan sebagai acuan serta pedoman teknis bagi aparat pemerintah kota Cimahi dalam rangka pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai penjabaran peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.Dalam pelaksanaan pengeloalaan keuangan daerah di tetapkan pejabat dan pelaksana pengelola keuangan daerah.Pejabat dan pelaksana pengelola keuangan daerah mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan perundangan-undangan berlaku.