Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kios 3 IN 1 Di Balai Besar pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (BBPLKDN) Bandung
| Main Author: | Kusniadewi, Arwinda |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed |
| Terbitan: |
Universitas Komputer Indonesia
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unikom.ac.id/21712/ http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-arwindakus-27299 |
Daftar Isi:
- e-Government merupakan aspek penting yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan transaksi dengan masyarakatnya dalam hal pelayanan publik maupun untuk melakukan kegiatan administratif agar lebih efektif dan efisien. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government adalah peraturan yang menangani masalah strategi pengembangan e-Government di lingkungan pemerintahan Indonesia. Inpres tersebut menjadi landasan hukum mengenai implementasi e-Government di setiap instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia NO.PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (BBPLKDN) dalam hal ini merupakan lembaga yang ada di bawah Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mengembangkan suatu sistem informasi yang bernama Kios 3 in 1.