Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Keluarga Berencana (Sitikencana) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung
| Main Author: | Deken, Sofia |
|---|---|
| Format: | Thesis PeerReviewed |
| Terbitan: |
Universitas Komputer Indonesia
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unikom.ac.id/21491/ http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-sofiadeken-27106 |
Daftar Isi:
- Perkembangan e-government saat ini menuntut adanya suatu sistem yang dapat menunjang berbagai kegiatan aparatur pemerintahan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kemajuan e-government memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan. E-government dapat dimanfaatkan untuk membantu instansi Pemerintahan dalam mengolah data dan mengelola informasi dengan lebih baik. Sehingga implementasi kebijakan tentang SITIKENCANA yang dibuat BPPKB Kota Bandung ini, bertujuan untuk pengolahan data Pencatatan dan Pelaporan keluarga berencana di Kota Bandung. Kendala yang dihadapi dalam penerapan e-government melalui SITIKENCANA di BPPKB Kota Bandung tersebut hendaknya tidak dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintahan yang menerapkan e-government.br / Teori yang digunakan adalah Implementing Policy yang dikemukan oleh Edward III dalam buku Implementing Public Policy. Berdasarkan teori tersebut untuk mencapai implementasi kebijakan dilihat dari Communication, Resources, Dispositions, dan Bureaucratic Structure yang mempengaruhi proses implementasi secara langsung maupun tidak langsung, melalui interaksinya satu sama lain. br / Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Teknik Pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang meliputi pengumpulan data, display data dan pengambilan keputusan dan verifikasi.br / Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan SITIKENCANA pada BPPKB Kota Bandung yang di tentukan oleh komunikasi pelaksanaan kebijakan SITIKENCANA sudah baik, hal tersebut dapat di lihat dari proses komunikasi tidak berbelit-belit dari aparatur BPPKB Kota Bandung langsung ke aparatur Kecamatan Coblong. Sumber daya cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari masih ada aparatur BPPKB Kota Bandung yang belum ahli dalam komputerisasi. Disposisi dapat dikatakan sudah baik, diwujudkan dengan cara penegakan kedisiplinan, keramahan dan kesopanan. Struktur Birokrasi sudah baik, hal ini bisa terlihat dari struktur birokrasi bagian kepegawaian bertugas sudah sesuai dengan tugasnya masing-masingbr /