Tinjauan Atas Prosedur Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pada Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas
| Main Author: | Komang Denie Udisumertha, I |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed |
| Terbitan: |
Universitas Komputer Indonesia
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unikom.ac.id/19591/ http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-ikomangden-25568 |
Daftar Isi:
- Salah satu penerimaan negara yang paling berperan penting dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan negara adalah dari sektor perpajakan. Hal ini tentu disikapi lebih oleh pemerintah dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan mencakup seluruh aspek perekonomian yang berpotensi mengalirkan dana ke APBN melalui pembayaran pajak. Peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perpajakan dibuat sebagai dasar hukum yang tegas dalam menentukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Dengan semakin jelasnya penjabaran yang dikemukakan dalam undang-undang tersebut maka penerapannya semakin mudah dan efektivitas penerimaan negara dari sektor pajak menjadi semakin tinggi. Sejak diadakan reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun1994 dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.