Tinjauan Atas Proses Pengawasan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan (DISPENDA) Kota Bandung
| Main Author: | Lambok Junico, Mario |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed |
| Terbitan: |
Universitas Komputer Indonesia
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unikom.ac.id/18899/ http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-mariolambo-25013 |
Daftar Isi:
- Pemerintah memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara dan menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Sudah semestinya pemerintah bertanggungjawab terhadap kehidupan rakyatnya. Salah satunya dengan terus menerus secara berkala melakukan pembangunan baik skala kecil, menengah, maupun besar. Dalam pelaksanaannya, selain ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, modal berupa dana juga dibutuhkan untuk menjamin pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Modal berupa dana selain dari potensi alam yang dimiliki suatu negara, juga berasal dari laba perusahaan negara, royalti pemerintah, retribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda serta berasal dari pajak yang merupakan peran serta warga negara dalam melaksanakan fungsi pemerintah yakni keadilan masyarakat, dimana dengan pajak yang dipungut atas warga negara yang memiliki kemampuan akan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.