Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Pemerintah Kota Bandung)
| Main Author: | Indah Wahyuni Achmad Aituarauw, Ade |
|---|---|
| Format: | Thesis PeerReviewed |
| Terbitan: |
Universitas Komputer Indonesia
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unikom.ac.id/1135/ http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-adeindahwa-29283 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Bandung di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Fenomena yang terjadi adalah Kurang optimalnya penerapan dalam sistem akuntansi keuangan daerah terutama dalam proses pencatatannya yaitu seharusnya pada saat ini sepenuhnya menggunakan sistem pencatatan berpasangan (Double entry) dan prinsip Basis Akrual (accrual Basis) tetapi Pemerintah Kota bandung belum sepenuhnya menggunakan, kadang-kadang masih menggunakan sistem pembukuan tunggal berbasis kas (Single entry), dan Masih terdapat kinerja pemerintah daerah Kota Bandung yang kinerjanya belum maksimal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung yang berjumlah 96 pegawai. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling insidental. Pengujian statistik yang digunakan adalah perhitungan korelasi pearson, koefisien determinasi, uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS 13. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan . Pengaruh pengelolaan keuangan daerah berdampak positif dan signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah, yaitu sebesar 65,8%.