Lihat Juga

• DAMPAK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 028/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI
  oleh: MIKAEL, SH A. 2021131018, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
  Terbitan: (2016)
• ANALISIS HUKUM ATAS TUGAS DAN PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN KOPERASI SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN DAN PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PUU-XI/2013
  oleh: ERVIANTY, ORRIZA JULIA
  Terbitan: (2016)
• POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA (Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian)
  oleh: Prambudi, Yayang Ragil; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2015)
• STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013
  oleh: ARIF, RAHMAN TAUFIK
  Terbitan: (2014)
• Status Badan Hukum Koperasi yang Didirikan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013
  oleh: Arif Rahman Taufik
  Terbitan: (2014)