PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KAWASAN TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS LAMPUNG TIMUR (Studi Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sdn)
| Main Author: | REVIZA RIZKY PRATAMA , 1612011296 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/65523/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/65523/2/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/65523/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/65523/ |
Daftar Isi:
- Pertambangan dalam hal ini memiliki beberapa isu penting, antara lain, ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal serta konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya, salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah kegiatan penambangan tanpa izin/ilegal sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyedotan pasir yang dilakukan dengan menggunakan alat penyedot pasir berupa dompeng yang diletakkan diatas pelampung yang kemudian dihubungkan dengan alat berupa selang spiral dan pipa paralon, dimana pasir hasil sedotan ditumpahkan kelokasi penampungan yang ada di seberang sungai yang memisahkan antara wilayah Taman Nasional Way Kambas dengan Desa Taman Fajar, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Way Kambas Lampung Timur? Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Way Kambas Lampung Timur? Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Skunder. Narasumber: Penyidik PNS Balai Taman Nasional Way Kambas, Penyidik pada Kepolisian Resort Lampung Timur dan Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasil ilegal di kawasan Taman Nasional Way Kambas berdasarkan putusan nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sdn. Terdakwa Sulyani bin Sakirin dalam perkara ini dapat disimpulkan mampu bertanggungjawab didasarkaan pada perbuatan terdakwa. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penambangan pasir ilegal di kawasan ii taman nasional way kambas yang dilakukan oleh terdakwa Sulyani bin Sakirin didasarkan pada ketentuan pidana dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Sdn dengan terdakwa Sulyani bin Sakirin yang melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin, didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dan pertimbangan – pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam putusan ini Hakim Pengadilan Negeri Sukadana menggunakan pertimbangan bersifat yuridis dalam menentukan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin. Pertimbangan filosofis dan sosiologis dipergunakan untuk mempertimbangkan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan yaitu akibat perbuatan terdakwa serta kondisi diri terdakwa. Hakim mengacu pada teori keseimbangan dan teori pendekatan keilmuan, selain itu hakim juga tidak menemukan hal – hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal – hal yang dapat meniadakan sifat pidana, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhkan hukuman. Saran dalam penelitian ini adalah Penegak hukum sebaiknya lebih memperdalam lagi wawasan tentang peraturan perundang – undang terkait. Hakim juga diharapkan benar – benar cermat dalam mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Pemerintah dan masyarakat seharusnya saling bekerja sama untuk mengawasi segala bentuk kegiatan terlarang yang bisa merusak kelestarian hutan konservasi seperti kegiatan penambangan tersebut, dikarenakan mayoritas pelaku melakukan tindak pidana dikaranekan faktor ekonomi, maka masyarakat juga diharapkan bisa membuka usaha atau lapangan kerja sendiri agar tidak bergantung pada pemerintah yang memang tidak akan bisa memberi kejelasan terkait lapangan pekerjaan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penambangan Ilegal, Taman Nasional Way Kambas. Mining in this case has several important issues, among others, policy uncertainty, illegal mining, conflicts with local communities and conflicts in the mining sector with other sectors, one of the problems that is often found is mining activities without permits / illegally resulting in losses for both the community and country. One of the activities carried out is suctioning the sand which is carried out using a sand suction device in the form of a dompeng that is placed on top of a buoy which is then connected to a device in the form of a spiral hose and a paralon pipe, where the sand from the straw is poured into the shelter location across the river that separates the Park area. National Way Kambas with Taman Fajar Village, Kec. Purbolinggo, Kab. East Lampung. The problems in this thesis are: What is the criminal responsibility for the perpetrators of illegal sand mining in the Way Kambas National Park, East Lampung? What was the basis for the Judge's consideration in verifying the perpetrators of illegal sand mining in the Way Kambas National Park, East Lampung? The approach to the problem used in this study is a normative juridical and empirical juridical approach. Data sources: Primary and Secondary Data. Resource Persons: Civil Servant Investigators at the Way Kambas National Park Office, Investigators at the East Lampung Police and Judges at the Sukadana District Court. The results of the research and discussion show that: Criminal liability for the perpetrators of the criminal act of illegal mining in the Way Kambas National Park area based on decision number 59/Pid.Sus/2018/PN.Sdn. The defendant Sulyani bin Sakirin in this case can be concluded that she is able to be responsible based on the defendant's actions. The criminal responsibility in the case of illegal sand mining in the way kambas national park area committed by the defendant Sulyani bin Sakirin was based on the criminal provisions in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions in decision number 59/Pid.Sus/2018/PN.Sdn with iv the defendant Sulyani bin Sakirin who carried out sand mining activities without a permit, was based on the provisions contained in Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code and considerations judges who are juridical, philosophical and sociological. In this decision, the Judge at the Sukadana District Court used juridical considerations in determining whether the defendant had committed a mining crime without a permit. Philosophical and sociological considerations are used to consider the severity or lightness of the sentence to be imposed, namely the result of the accused's act and the defendant's condition. The judge referred to the balance theory and scientific approach theory, besides that the judge also did not find things that erased the defendant's mistakes or things that could negate the nature of the crime, so that the defendant had to be responsible for the error and was sentenced. The suggestion in this research is that law enforcers should deepen their insight into related laws and regulations. Judges are also expected to be really careful in considering juridical, philosophical and sociological considerations by looking at all aspects based on legal certainty, legal benefits and legal justice. The government and the community should work together to oversee all forms of prohibited activities that can damage the preservation of conservation forests such as mining activities, because the majority of perpetrators commit criminal acts due to economic factors, so the community is also expected to be able to open their own businesses or jobs so that they do not depend on the government. which in fact will not be able to provide clarity regarding employment opportunities. Keywords: Criminal Liability, Illegal Mining, Way Kambas National Park. Reviza Rizky Pratama