IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIV/2016 TENTANG LARANGAN JAKSA MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI
| Main Author: | KHOVITA FIRDAUS , 1612011169 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/65522/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/65522/2/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/65522/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/65522/ |
Daftar Isi:
- Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hukum luar biasa Peninjauan Kembali lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Namun, pada praktiknya Peninjauan Kembali seringkali dilakukan oleh Jaksa bukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, praktik hukum ini merupakan gejala kekeliruan peradilan (rechtelijke dwaling) yang dalam implementasinya melanggar atau menerobos aturan-aturan hukum itu sendiri dalam hal ini adalah aturan dalam hukum acara pidana. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah Implementasi Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 terhadap Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa? Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum tentang larangan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa berdasarkan Perkara Putusan MK. No. 33/PUU-XIV/2016? Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Skunder. Narasumber: Peneliti pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lmapung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Implementasi Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 terhadap Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa Penuntut Umum. Karena ketika diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek peninjauan kembali. Dasar pertimbangan hukum tentang larangan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa berdasarkan Perkara Putusan MK. No. 33/PUU-XIV/2016, bahwa berdasarkan sejarah pembentukan KUHAP, dari rapat pemerintah dengan fraksi di DPR disepakati bahwas dibentuknya lembaga upaya hukum peninjauan kembali adalah ditujukan untuk perlindungan terpidana dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHAP yang berwenang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli warisnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 terhadap Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik, dikarenakan tidak memiliki sanksi yang tegas walaupun mengikat. Akibat hukum putusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo. Dalam hal ini, bahwa Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 ditetapkan adalah guna sebagai bentuk perlindungan Hak bagi terdakwa maupun terpidana. Dasar pertimbangan hukum tentang larangan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa berdasarkan Perkara Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016, dengan adanya pendapat dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali tidak terlepas dari niat awal dari para pembuat undang-undang lebih tepatnya Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Aspek “peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ini secara liminatif diatur pada Bab XVIII, Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP dan Pasal 76 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 khusus perkara pidana. Sedangkan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik terhadap perkara perdata dan pidana. Saran dalam penelitian ini adalah seharusnya untuk memberikan kepastian hukum, menjaga keadilan dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, sebaiknya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penuntutan dan sebagai personifikasi negara Jaksa Penuntut Umum melaksanakan amanat dari putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 dalam mengajukan Peninjauan Kembali. Bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sebagai sub unsur sistem struktur peradilan pidana dalam tugasnya terkait kebijakan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa dalam praktik peradilan pidana mendatang hendaknya berorientasi pada ketentuan pasal-pasal yang secara yuridis normatif terdapat dalam KUHAP yang juga merupakan landasan yuridis formal dalam praktek beracara pidana demi terciptanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan (Justitiabelen). Dan sebaiknya isi dari Pasal 263 KUHAP bisa dipertegas agar pemerintah bisa menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur Upaya Hukum Luar Biasa yang tegas dan jelas agar tidak menimbulkan polemik kembali dimasa mendatang. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum. The Constitutional Court is of the opinion that the extraordinary law of judicial review was born to protect the interests of the convicted person. However, in practice, judicial review is often carried out by the prosecutor not by the defendant or his heirs, this legal practice is a symptom of judicial error (rechtelijke dwaling) which in its implementation violates or breaches the rules of law itself, in this case the rules in criminal procedural law. The problems in this thesis are: How to Implement the Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIV/2016 on a review conducted by the prosecutor? What is the basis for legal considerations regarding the prohibition of judicial review conducted by the prosecutor based on the case of the Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIV/2016? The approach to the problem used in this research is the normative juridical approach and the empirical juridical approach. Data sources: Primary and Secondary Data. Resource Persons: Researchers at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Prosecutors at the South Jakarta District Prosecutor's Office and Academics at the Faculty of Law, Lmapung University. The results of the research and discussion show that: Implementation of the Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIV/2016 regarding the Judicial Review conducted by the Prosecutor in reality has not been carried out well. The judges of the Constitutional Court stated that the right to apply for a review is the right of the convict or his heirs, not the right of the public prosecutor. Because when it was accepted by the Public Prosecutor, there had actually been two violations of the principle, namely the violation of the subject and the object of the review. The basis for legal considerations regarding the prohibition of judicial review conducted by the prosecutor is based on the Constitutional Court Decision Case. No. 33/PUU-XIV/2016, that based on the history of the formation of the Criminal Procedure Code, from a government meeting with factions in the DPR it was agreed that the formation of a judicial review institution is aimed at protecting the convict and based on the provisions of Article 263 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code which is authorized to submit legal remedies for reconsideration. is the convict and his heirs. The conclusion of this study is the implementation of the Constitutional Court Decision No. 33 / PUU-XIV / 2016 regarding the Judicial Review conducted by the Prosecutor in fact has not been carried out well, because it does not have a firm sanction even though it is binding. As a result of the law, the decision of Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is declared to be contrary to the 1945 Constitution and does not have legally binding force conditionally, that is, as long as it is interpreted other than what is explicitly stated in the a quo norm. In this case, that the Constitutional Court Decision No. 33 / PUU-XIV / 2016 is defined as a form of protection for the rights of the accused and convicted. The basis for legal considerations regarding the prohibition of judicial review conducted by the prosecutor is based on the Constitutional Court Decision Case No. 33 / PUU-XIV / 2016, with the opinion of the Constitutional Court regarding the authority of the Public Prosecutor in submitting a review is inseparable from the initial intention of the legislators, more precisely the House of Representatives in drafting Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. The aspect of "reviewing court decisions that have obtained permanent legal force" is liminatively regulated in Chapter XVIII, Part Two Articles 263 to Article 269 of the Criminal Procedure Code and Article 76 of Law No. 5 of 2004 specifically for criminal cases. Whereas in Article 23 of Law no. 35 of 1999 in conjunction with Law No. 4 of 2004 concerning Judicial Power regulates a review of court decisions that have obtained permanent legal force in both civil and criminal cases. The suggestion in this research is that it should provide legal certainty, maintain justice and respect the decisions of the Constitutional Court, preferably as an institution that has the authority to prosecute and as a state personification. 33/PUU-XIV/2016 in filing a review. For law enforcement officials, especially public prosecutors and judges as sub-elements of the criminal justice system in their duties related to the review policy proposed by prosecutors in future criminal justice practices, it should be oriented to the provisions of articles which are legally normative contained in the Criminal Procedure Code which is also the basis formal juridical practice in criminal proceedings for the sake of creating legal certainty for justice seekers (Justitiabelen). And it is better if the content of Article 263 of the Criminal Procedure Code can be emphasized so that the government can create a special law and regulation that regulates Extraordinary and Clear Legal Efforts so as not to cause polemics again in the future. Keywords: Constitutional Court Decision, Reconsideration, Public Prosecutors.