KEPENTINGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI GLOBAL WAR ON TERROR AS DALAM MENANGGAPI KASUS UIGHUR DI TIONGKOK

Main Author: ANNISA APRIYANI, 1616071040
Format: Bachelors NonPeerReviewed Book Report
Terbitan: FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK , 2020
Subjects:
Online Access: http://digilib.unila.ac.id/65043/1/1.%20ABSTRAK.pdf
http://digilib.unila.ac.id/65043/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
http://digilib.unila.ac.id/65043/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
http://digilib.unila.ac.id/65043/
Daftar Isi:
  • Konflik Internal antara pemerintah Tiongkok dan etnis Uighur dimulai sejak masa pemerintahan Mao Zedong hingga dinamika konflik sampai dengan pemerintahan Xi Jinping yang terjadi karena didasari oleh perebutan wilayah Xinjiang. Puncak konflik ini terjadi hingga pada masa pemerintahan Presiden Xi Jinping yang memunculkan banyak reaksi internasional atas dugaan diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan pemerintah Tiongkok, terutama dari Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang aktif menyuarakan tuntutan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Global War on Terror AS dan alasan perubahan kebijakan luar negeri Global War on Terror AS tersebut dalam menanggapi kasus Uighur di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan teori dan konsep foreign policy, human rights, dan national interest. Dengan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan sumber data terutama dari website resmi, jurnal internasional badan pemerintah dan organisasai internasional, buku, berita, serta karya ilmiah lainnya, hasil penelitian ini menunjukkan, terdapat lima alasan kepentingan nasional AS yang menjadi faktor perubahan kebijakan luar negeri Global War on Terror AS dari masa George W Bush hingga Donald Trump dalam menanggapi kasus Uighur di Tiongkok, yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi, kepentingan tata internasional, kepentingan pertahanan keamanan, dan kepentingan strategis. Kelima alasan tersebut merupakan upaya AS dalam mempertahankan power yang dimiliki negaranya melalui intervensinya dalam kasus Uighur di Tiongkok. Kata kunci : Uighur, Tiongkok, AS, Global War on Terror, Kepentingan Nasional, Kebijakan Luar Negeri