“STANDARDISASI PENJATUHAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU” (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR: 58-PKE-DKPP/IV/2019 DAN PUTUSAN DKPP NOMOR: 118-PKE-DKPP/VI/2019)
| Main Author: | AHMAD NURIL IHSAN , 1612011172 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/64831/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/64831/2/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/64831/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/64831/ |
Daftar Isi:
- Mengetahui konsistensi pertimbangan putusan DKPP dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu melalui putusan DKPP Nomor: 58-PKE-DKPP/IV/2019 dan Putusan DKPP Nomor: 118-PKE-DKPP/VI/2019 serta membentuk standar penjatuhan sanksi secara kuantitatif berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Penegak Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini melalui pendekatan perundang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (Conceptual-Approach). Metode normatif pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Dengan bersumber dari data sekunder dan data primer kemudian melakukan pendekatan perundang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (Conceptual-Approach) yang berkaitan dengan penelitian kemudian melakukan pengolahan data untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa DKPP belum memiliki standar tertentu dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik berdasarkan asas – asas penyelenggara pemilu. Penulis menentukan standar penjatuhan sanksi DKPP melalui Putusan DKPP Nomor: 58-PKE-DKPP/IV/2019 dan Putusan DKPP Nomor: 118-PKE-DKPP/VI/2019 sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 dengan ketentuan, yakni pertama, sanksi Teguran tertulis dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu yang melanggar 1 sampai 2 prinsip yang tertuang dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu; kedua, sanksi Pemberhentian sementara dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu yang melanggar 3 sampai 5 prinsip yang tertuang dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan ketiga, sanksi Pemberhentian tetap dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu yang melanggar 6 sampai 10 prinsip yang tertuang dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kata Kunci : DKPP, Putusan, Sanksi, Standar Knowing the consistency of the consideration of the DKPP decision in imposing sanctions for violating the Election Organizers’Code of Conduct thought the DKPP decision Number: 58-PKE-DKPP/IV/2019 and DKPP decision Number: 118-PKE-DKPP/VI/2019 as well as establishing a quantitative standard for imposing sactions based on the principles Election Organizer principles. DKPP as an Elections Organizer mandated by law to enforce on DKPP Regulation Number 2 of 2017 concering Code of Ethicsand Code of Conduct of Election Administrators and Regulations of DKPP Number 3 of 2017 concering Guidelines for Code of Conduct Enforcement Organizers of General Elections. The method use in this research is normative. Research method through statute and conceptual approach which are releated of research. The resourse of normative method of this research comes from primary and secondarydata combined with statute and conceptual approach related to the researchand proceeded by descriptive qualitative data processing method.The results of this study indicate that DKPP does not yet have certain standars in imposing sanctions for violating the code of ethics based on the principles of elections organizer through the study of the DKPP decision number: 58-PKE-DKPP/IV/2019 and decision of DKPP number: 118-PKE-DKPP/VI/2019 based on the regulation DKPP number 2 in the year of 2017 and the regulation of DKPP number 3 in the year of 2017 with the requirements. First, sanction of written warning imposed to the general election organizer who violate 1 to 2 principle which are included in the code of ethics of general election; second, sanction of temprorary dismissal imposed to general election organizer eho violate 3 to 5 principles included in the code of ethics of general election organizer ; and third, the sanction of permanent dismissal imposed to the general election organizer who violate 6 until 10 principles included in the code of ethicsof general election organizer. Key words : DKPP, Decision, Sanction, Standard