PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCHING BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Studi Pada PT. HM Sampoerna Tbk)
| Main Author: | INTI RIA MEGAWATI, 1652011047 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/64502/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/64502/2/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/64502/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/64502/ |
Daftar Isi:
- Perlindungan terhadap pekerja alih daya (outsourching) di PT. HM Sampoerna Tbk dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja alih daya (outsourching) di PT. HM Sampoerna Tbk.Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.Dalam konteks ini pemerintah harus segera mencari solusi terkait meminimalisir dampak negatif dari praktik outsorching. Permasalahan penelitian ini adalah (1) bagaimanakah perlindungan hukum pekerja alih daya (outsourching) di PT. HM Sampoerna Tbk, serta (2) apakah faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya (outsourching) di PT. HM Sampoerna Tbk. Pendekatan masalah penelitian ini pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empirik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perlindungan hukum pekerja alih daya (outsourching) di PT. HM Sampoerna Tbk adalah dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tetapi berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). (2) Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya (outsourching) di PT. HM Sampoerna Tbk berasal dari pemilik usaha yang sebenarnya sudah ada aturan yang diatur dalam undang-undang tenagakerjaan dan UU HAM tentang perlindungan kepada para pekerja kontrak terutama mengenai hak-hak mereka apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, namun kadang pemilik itu pura-pura tidak tahu tentang hak-hak mereka. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Outsourching. Outsourching protection at PT. HM Sampoerna TBK is intended to ensure the fulfillment of basic rights of workers and ensure the similarity of opportunities and treatment without discrimination on any basis to create outsourching welfare at PT. HM SampoernaTbk. Article 64 Act No. 13 year 2003 on employment mentions that the company can submit some work execution to other companies through the agreement of the contract of employment or the provision of workers/labour services made in writing. In this context the Government should seek immediate solutions to minimize the negative impact of outsorching practices. The problem of this research is (1) How the legal protection of workers (outsourching) in PT. HM Sampoerna TBK, and (2) whether the inhibiting factor in providing legal protection to outsourching in PT. HM Sampoerna TBK. Approach to the problem of this research approach problem is carried out with a normative approach and approach empirically. The results of this research show that (1) the protection of the Outsourcing Worker (outsourching) in PT. HM Sampoerna TBK is to require that the employment agreement between the worker and the company that carries out the outsource work is not a specific time work agreement (PKWT), but the form of a work agreement is not specified (PKWTT). (2) The inhibiting factor in providing legal protection against the outsourching of PT. HM Sampoerna TBK is derived from the actual business owner there are already rules governed in the law and the HUMAN rights law concerning the protection of contracts to the workers, especially concerning their right in the event of termination of employment, but sometimes the owner pretended not know about their rights. Keywords: legal protection, worker Outsourching.