KEMITRAAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS Studi Tentang Kemitraan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda
| Main Author: | DEVITA ERSHANTY , 1616041035 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/64251/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/64251/2/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/64251/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/64251/ |
Daftar Isi:
- Lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dijadikan mitra oleh pemerintah dalam upaya pembangunan manusia. Kemitraan antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diterapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas melalui Program Rehabilitasi Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui proses dan pola kemitraan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses kemitraan berjalan dengan cukup baik. Kemitraan yang ada telah menerapkan prinsip kemitraan yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungan. Proses kemitraan ini menerapkan tahapan kemitraan secara urut dan terstruktur. Selanjutnya, pola kemitraan yang digunakan di dalam kemitraan ini adalah pola kemitraan linear collaborative of partnership. Pola kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra, serta tujuan dan visi-misi kedua institusi lebih ditekankan di dalam menjalani kemitraan. Hal ini sesuai dengan yang terjadi antara kemitraan ini, dimana terdapat perbedaan peran namun tidak adanya dominasi kekuasaan. Kata kunci : Kemitraan, Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat Non-governmental organization as one of the stakeholders in organizing public services can be used as partner by the government in human development efforts. The partnership between the government and non governmental organization in the public service applied by the Social Service Agency of Lampung Province and the Amanah Bunda Social Welfare Institution in addressing social issues disability through the Social Rehabilitation Program. This research aims to identify and know the process and pattern of partnership of the Social Service Agency of Lampung Province and the Amanah Bunda Social Welfare Institution. The method used in this research is a type of descriptive study with a qualitative approach. Data collection is conducted using observation techniques, interviews and documentation. The results of this study show that the partnership process is going pretty well. The partnership has adopted the partnership principle of equality, openness, and mutual advantage. This partnership process implements sequential and structured partnership stages. Furthermore, the partnership pattern used in this partnership is a linear collaborative of partnership pattern. This partnership pattern does not distinguish the magnitude or volume, legality, or strength of the parties that partner, as well as the purpose and vission-mission of the two institutions more emphasized in the partnership. This is what happens between these partnerships, where there are differences in roles but lack of power domination. Keywords: Partnership, Government, Non-Governmental Organization