UPAYA KEPOLISIAN POLRES PASAWARAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN PASAWARAN
Main Author: | RUDI RAMA WULAN, 1342011155 |
---|---|
Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM
, 2020
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/63674/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/63674/2/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/63674/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/63674/ |
Daftar Isi:
- Masalah penambangan Emas di Kabupaten Pasawaran patut diangkat menjadi masalah hukum oleh karena secara umum banyak sekali di daerah Indonesia yang memanfaatkan emas sebagai lahan pencari keuntungan secara ekonomi. Desa Babakan Loa Kabupaten Pasawaran merupakan salah satu daerah yang telah melakukan penambangan emas untuk diperjual-belikan kepada perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Sehingga penyelesaian kasus penambangan emas ilegal yang di lakukan oleh Polres Kabupaten Pasawaran menjadi salah satu tolak ukur penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi karena adanya kegiatan tambang tersebut. Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hukum upaya penanggulangan kejahatan penambangangan emas ilegal di wilyah hukum Kabupaten Pasawaran dilakukan aparat penegak hukum dengan upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemasangan spanduk/pamflet akan bahaya kejahatan pertambangan tanpa izin, dan melakukan pengawasan pada setiap kegiatan pertambangan di Kabupaten Pasawaran. Sedangkan upaya represif (penindakan), yaitu menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku, menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa maupun alat berat seperti excavator dan lowder. Sedangkan faktor penghambat peran penyidik dalam penanggulangan tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Pasawaran disebabkan karena: a) Kuantitas dan kualitas anggota penyidik di tiap-tiap unit yang belum memadai, khususnya di Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Pasawaran, dan b) Koordinasi antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Pasawaran yang tidak efektif. Saran dari penelitian ini adalah perlunya memberikan penyidikan dan pelatihan khususnya kepada penyidik/penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana Pertambangan Emas tanpa izin serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya masalah perizinan di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM). Kata Kunci: Penambangan Emas Ilegal, Penanggulangan, Polres, Tindak Pidana. . ABSTRACT The problem of gold mining in Pasawaran Regency should be raised as a legal problem because in general there are so many in Indonesia that use gold as an economic profit-seeking land. Babakan Loa Village, Pasawaran Regency, is one of the regions that has carried out gold mining to be traded to mining companies in Indonesia. So that the settlement of the illegal gold mining case carried out by the Pasawaran District Police Station is one of the benchmarks of law enforcement for violations that occur because of the mining activities. The research method in scientific writing is a normative juridical approach, namely the approach taken by examining the rules or norms, the rules relating to the problem to be discussed. The results of this study provide answers that efforts to overcome illegal gold mining crimes in the Pasawaran Regency legal area are carried out by law enforcement officers with preventive measures, namely to carry out socialization / legal counseling on the provisions of criminal mining crimes without permission in Law Number 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining, installation of banners / pamphlets on the dangers of mining crimes without permission, and supervising every mining activity in Pasawaran District. While repressive measures, namely taking firm action against mining crimes without permission and processing in accordance with applicable law, confiscating tools used in mining activities without permits, both pumps and heavy equipment such as excavators and lowder. Whereas the inhibiting factor of the Pasawaran police investigator's role in dealing with illegal gold mining crimes in Pasawaran Regency is caused by: a) The quantity and quality of investigating members in each unit is inadequate, especially in the Pasawaran Resort Police Special Crime Unit, and b) Coordination between the police and the Integrated Licensing and Investment Agency of Pasawaran Regency which is ineffective. Suggestions from this study are the need to provide investigation and training specifically to auxiliary investigators / investigators in handling criminal acts of Gold Mining without permission and to coordinate with relevant agencies, especially licensing issues in the Integrated Licensing and Investment Agency (BPTPM). Keywords: Police, Countermeasures, Crime, Gold and Illegal Mining.