TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI SAMSAT GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
| Main Author: | INTAN DESTRILIA, 1826061021 |
|---|---|
| Format: | Masters NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/63409/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/63409/2/TESIS%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/63409/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/63409/ |
Daftar Isi:
- Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Tipe penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan transparansi belum bisa dilakukan dengan baik secara keseluruhan terutama terkait biaya dan prosedur BBN-KB yang belum bisa dilakukan secara transparan, sedangkan pengelolaan akuntabilitas belum bisa dilakukan dengan baik secara keseluruhan karena kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam pelayanan BBN-KB belum bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukan adanya keterbenturan waktu apel petugas pelayanan dalam melakukan pelayanan di Samsat dan adanya hambatan pada sistem jaringan dalam melakukan proses transparansi dan akuntabilitas pelayanan BBN-KB dan lainnya. Terakhir adanya model pengelolaan transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan penyelesaian masalah government/ pemerintahan manual transformasi to e-government/ pemerintahan ICT sebagai salah satu perubahan pengelolaan yang lebih baik kedepannya. Saran peneliti pihak Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yaitu pertama menerapkan pengelolaan e-goverment yaitu penyelenggaraan pemerintahan ICT dalam pengelolaan transparansi dan akuntabilitas pelayanan BBN-KB terutama terkait biaya, prosedur dan penetapan kebijakan prosedur pelayanan BBN-KB sehingga petugas pelayanan bisa menerapkan transparansi dengan mudah serta bertanggung jawab dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelayanan BBN-KB. Kedua, adanya dispensasi waktu apel bagi petugas pelayanan agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsi sebagaimana mestinya, serta meningkatkan kualitas jaringan yang lebih baik sehingga mengurangi potensi gangguan koneksi dalam proses pelayanan di Samsat. Terakhir mencoba menerapakan proses citizen to government (C2G) atau layanan e-government untuk pembayaran tagihan. Ex pajak BBN-KB dan PKB. Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, BBN-KB. ABSTRACT This article aims to find out how to manage transparency and accountability in the service of Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) in Samsat Gunung Sugih Central Lampung Districts. This type of research is qualitative by using a case study approach. The results of this study indicate that transparency management cannot be done well overall, especially related to costs and BBN-KB procedures that cannot be done transparency. while, accountability management cannot be done well as a whole because the policies established and implemented in BBN-KB services cannot be accounted for properly. Next, the results of this study indicate that there is a time clash between service officers in performing services at Samsat and there are obstacles to the network system in conducting transparency and accountability processes for BBN-KB services and others. Finally, there is a model for managing transparency and accountability by solving the problems of government / manual governance transformation to e-government/ ICT governance as one of the better management changes in the future. Suggestions for researchers from Samsat Gunung Sugih Central Lampung Districts the first to implement e-government management, namely the administration of ICT governance in managing transparency and accountability of BBN-KB services, especially related to costs, procedures and policy setting for BBN-KB service procedures so that service officers can apply transparency easily as well as being responsible for the policies that have been determined in BBN-KB services. Secondly, there is an apple time dispensation for service personnel to carry out their basic functions as they should, and to improve network quality better so as to reduce the potential for connection disruptions in the service process at Samsat. Finally, try to apply the process of citizen to government (C2G) or e-government services for bill payments. for example BBN-KB tax and PKB. Keywords: Transparency, Accountability, BBN-KB