PERAN DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN PELAYARAN (Studi Pada Direktorat Polisi Perairan Polda Lampung)
| Main Author: | ANJAR RAHUTOMO , 1652011044 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/63197/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/63197/2/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/63197/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/63197/ |
Daftar Isi:
- Direktorat Polisi PerairanPolda Lampung melalui wewenangnya dapat melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pelayaran. Upaya penegakan hukum ini menjadi penting sebagai bagian dari penegakan hukum khususnya terhadap pelanggaran Pasal 302 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, kecelakan kapal penyeberangan sering kali menimbulkan korban jiwa dan mengakibatkan kerugian harta benda. Meskipun pengaturan mengenai pelayaran telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tetap saja masih banyak terjadi tindak pidana pelayaran di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah peran Direktorat Polisi Perairan Polda Lampung dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran pelayaran?, (2) apakah faktor penghambat Direktorat Polisi Perairan Polda Lampung dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran pelayaran? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tentang upaya Direktorat Polisi Perairan Polda Lampung dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran pelayaran dilakukan dengan cara preventif dan represif.Upaya preventif dilakukan dengan melakukan patroli dan penghimbauan terhadap kapal-kapal untuk melengkapi alat-alat keselamatan seperti seperti navigasi kapal dan sertifikat baik yang berhubungan dengan muatan kapal berupa barang maupun orang. Selanjutnya upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pelayaran. Sedangkan faktor penghambat Direktorat Polisi Perairan Polda Lampung dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran pelayaran saat proses penyidikan, penyidik Ditpolair Polda Lampung kesulitan mendapatkan keterangan ahli hukum pelayaran. Guna mengatasi hambatan tersebut digunakan ahli hukum pidana dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini KSOP setempat. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain dalam hal ini adalah diharapkan Ditpolairud Polda Lampung, agar kedepan lebih meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran pelayaran, baik dengan melakukan patroli maupun penghimbauan. Upaya pencegahan ini perlu ditingkatkan karena pada umumnya kecelakaan kapal sangat rentan menimbulkan kerugian baik harta benda maupun korban jiwa. Kedua, kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Luat Republik Indonesia, agar menyederhanakan birokrasi terkait prosedur memperoleh keterangan ahli pelayaran, sehingga penyidik Ditpolair Polda Lampung dapat melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pelayaran dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kata Kunci: Peran, Ditpolairud, Pelanggaran Pelayaran. Lampung Water Police Directorate through its authority can make law enforcement efforts against perpetrators of shipping violations. This law enforcement effort becomes important as part of law enforcement especially against violations of Article 302 of Law No.17 of 2008 concerning Shipping. In addition, crossing vessel accidents often cause casualties and result in property losses. Even though the regulation regarding shipping has been clearly regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2008 concerning Shipping, there are still many shipping criminal acts in Indonesia. The problems in this study are: (1) how is the role of the Directorate of the Lampung Regional Police in the enforcement of criminal acts of shipping violations? This study uses a normative juridical approach and is supported by an empirical juridical approach. Data collection was carried out with literature and field studies, then the data were analyzed qualitatively. The results of the study and discussion showed that the efforts of the Lampung Regional Police of the Water Police in enforcing the law of shipping violations were carried out in a preventive and repressive manner. Preventive efforts are carried out by patrolling and appealing to ships to supplement safety equipment such as ship navigation and certificates relating to the cargo of goods and people. Furthermore, repressive efforts carried out by law enforcement against perpetrators of shipping violations. While the inhibiting factor of the Lampung Regional Police's Water Police Directorate in enforcing shipping criminal offenses during the investigation process, investigators from the Lampung Police Directorate General have difficulty obtaining information from shipping law experts. To overcome these obstacles criminal law experts are used and coordinate with relevant agencies in this case the local KSOP. The advice that can be given, among others, in this regard is expected by the Lampung District Police Headquarters, so that in the future it will further improve efforts to prevent the crime of shipping violations, both by conducting patrols and appeals. These prevention efforts need to be increased because in general ship accidents are very vulnerable to causing loss of both property and loss of life. Second, to the Directorate General of Transportation of Luat the Republic of Indonesia, in order to simplify the bureaucracy related to the procedure of obtaining information from shipping experts, so that investigators from the Lampung Regional Police can conduct law enforcement against shipping violations quickly, simply, and at a low cost. Keywords: Role,Water Police Directorate,Shipping Violations.