PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
| Main Author: | ACHMAD JAMALUDDIN , 1612011232 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/62926/2/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/62926/1/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/62926/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/62926/ |
Daftar Isi:
- Penyandang disabilitas tuna netra membutuhkan pelayanan dan pemenuhan hak-hak nya dari Pemerintah karena merupakan kewajiban pemerintah yang diatur dalam Pasal 28H - Pasal 28J, UUD 1945. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 menjelaskan mengenai standar rehabilitasi dan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas untuk mengatur mengenai pemberian pelayanan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas. Banyaknya penyandang disabilitas tuna netra yang belum mampu melakasanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan bermasyarakat dengan baik menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam upaya memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas tuna netra?, (2) Apa sajakah faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam upaya memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas tuna netra?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) Peran Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas tuna netra adalah dengan memberikan program melalui bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan, (2) Faktor penghambat Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tuna netra yaitu penyandang disabilitas tuna netra mempunyai kemampuan berbeda dalam menangkap materi yang diberikan sehingga menyulitkan dalam proses rehabilitasi dan kurangnya sarana prasarana bagi penyandang disabilitas tuna netra. Kata Kunci: Peran, Pelayanan dan Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas. Persons with disabilities who are blind need service and fulfillment of their rights from the Government because it is a government obligation stipulated in Article 28H – 28J of the 1945 Constitution. Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 7 of 2017 explained the rehabilitation standards and the provision of social rehabilitation services for persons with disabilities. The Lampung Provincial Government issued Local Regulation Number 10 of 2013 concerning Services and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities to regulate the provision of services and fulfillment of rights for persons with disabilities. The number of persons with disabilities who are blind who have not been able to carry out their social functions in the order of life and society properly becomes a problem that must be resolved by the government. The problems in this thesis are: (1) What is the role of the Lampung Provincial Social Service in the effort to provide services and fulfillment of the rights of persons with visual impairments? the rights to persons with disabilities who are blind ?. This study uses a normative and empirical juridical approach with primary and secondary data, obtained from library and field research. The results of the study show that (1) The role of Lampung Province Social Service in providing services and fulfilling the rights of persons with visual impairments is to provide programs through physical guidance, mental guidance, social guidance and skill guidance, (2) inhibiting factors of the Provincial Social Service Lampung in providing services and fulfilling the rights of persons with visual impairments, namely persons with visual impairment, have different abilities in capturing the material provided, making it difficult for the rehabilitation process and lack of infrastructure for people with visual impairments. Keywords: Role, Service and Rights Fulfillment, Persons with Disabilities