ANALISIS MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA ( Studi pada Desa Kunjir dan Desa Way Muli Timur Kabupaten Lampung Selatan)
| Main Author: | ANISANTIKA CAHYATI , 1516021147 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/62527/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/62527/2/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/62527/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/62527/ |
Daftar Isi:
- Pasca bencana tsunami Selat Sunda, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada perumahan dan pemukiman.Namun, rencana kegiatan yang telah direncanakan tidak selesai sesuai target.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pemerintahan dan manajemen bencana serta kolaborasi antar SKPD dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perumahan dan pemukiman.Penelitian ini menggunakan teori POAC menurut G.R. Terry dan konsep manajemen bencana.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Pengumpulan data primer dan sekunder menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahap perencanaan (planning) rehabilitasi dan rekonstruksi disusun berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana dan perencanaan anggaran dilakukan secara buttom up dan partisipatif.Pada tahap pengorganisasian (organizing), setiap SKPD terkait mengkoordinasikan kegiatan dengan baik di tingkat daerah maupun pusat serta pembagian tugas sesuai bidang masing-masing. Fungsi pelaksanaan (actuating), pencairan dana yang terlalu lamamenghambat pelaksanaan pembangunan, hal ini dikarenakan oleh tidak adanya batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pencairan dana. Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak dapat selesai sesuai target yang direncanakan. Fungsi pengawasan (controlling), dalam penerapan fungsi pengawasan dilakukan secara berkala oleh SKPD terkait serta dilakukan pengawasan pada keuangan secara internal dan eksternal.Namun, pemerintah tidak terbuka dalam hal anggaran kepada masyarakat.Selanjutnya, dalam hal kolaborasi antara BPBD, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, dan BAPPEDA pada tahap pra bencana dan tanggap darurat telah menunjukan keselarasan dan kekompakan, sedangkan pada tahap pasca bencana belum maksimal, karena pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami tersebut tidak terlaksana sesuai target yang telah direncanakan karena terkendala dalam pencairan dana. Kata kunci : Manajemen Pemerintahan, Rehabilitasi, Rekonstruksi, Bencana, Tsunami After the Sunda Strait tsunami disaster, the South Lampung regency government carried out rehabilitation and reconstruction in housing and settlements. However, planned activities have not been completed as targeted. This study aims to determine government management and disaster management as well as collaboration between SKPD in the implementation of rehabilitation and reconstruction in the housing and settlement sector. This research uses POAC theory according to G.R. Terry and the concept of disaster management. The research method used is descriptive qualitative. Primary and secondary data collection using interview, observation, and documentation techniques. The results showed that the rehabilitation and reconstruction planning stage was compiled based on the results of the post-disaster needs assessment and budget planning was carried out in a buttom up and participatory manner. At the organizing stage, each related SKPD coordinates activities in the regional and central levels as well as the division of tasks according to their respective fields. The actuating function, disbursing funds for too long hinders the implementation of development, this is due to the absence of a time limit set by the government in disbursing funds. So the construction can not be completed according to the planned target. Control function (controlling), in the implementation of the supervisory function is carried out periodically by the relevant SKPD as well as carried out supervision on finance internally and externally. However, the government is not open in terms of budgeting to the public. Furthermore, in terms of collaboration between BPBD, the Housing and Settlement Office, the PUPR Office, and BAPPEDA in the pre-disaster and emergency response stages have shown harmony and cohesiveness, while in the post-disaster stage it has not been maximized, because the implementation of rehabilitation and reconstruction after the tsunami disaster was not carried out according to the planned target because of constraints in disbursing funds. Keywords: Government Management, Rehabilitation, Reconstruction, Disaster, Tsunami