EVALUASI KEBIJAKAN FASILITASI PENDANAAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2018
| Main Author: | ADE LYDIA SARI, 1726021024 |
|---|---|
| Format: | Masters NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/62415/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/62415/3/TESIS%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/62415/2/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/62415/ |
Daftar Isi:
- Kebijakan fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 merupakan wujud negara melalui Komisi Pemilhan Umum (KPU) memberikan nilai kesetaraan dan keadilan kepada pasangan calon (Paslon) dalam berkampanye. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui mekanisme implementasi kebijakan fasilitasi APK oleh KPU Provinsi Lampung pada Pilgub Lampung 2018 (2) Mengetahui dan menjelaskan hasil evaluasi kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU pada Pilgub Lampung 2018. Tipe penelitian deskriptif kualitatif, sumber data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Mekanisme implementasi kebijakan fasilitasi APK oleh KPU pada Pilgub Lampung 2018 belum dapat berjalan baik. Adapun faktor-faktor seperti komunikasi, sosialisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, disposisi, struktur birokrasi belum dapat menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan fasilitasi APK oleh KPU pada Pilgub Lampung 2018. (2) Kebijakan fasilitasi APK oleh KPU pada Pilgub Lampung 2018 terwujud dalam konteks keadilan equality (kesamarataan). Namun kuantitas APK yang tidak memadai menyebabkan kebijakan tidak efektif, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi tidak efisien. Kuantitas APK yang kurang memadai serta jangkauan APK yang tidak maksimal kepada pemilih menyebabkan aspek kecukupan dan perataan serta ketepatan tidak terpenuhi. Selain itu tanggapan masyarakat tidak terlalu positif akan kebijakan ini, dikarenakan masyarakat memiliki kecenderungan bahwa kebijakan APK tidak perlu difasilitasi oleh KPU. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan APK, Pemilihan Gubernur Lampung ABSTRACT The facilitation policy of the Campaign Props (APK) for Lampung Regional HeadElection (Pilgub) in 2018 was the form by the state through the General Election Commission (KPU) for giving the value of equality and justice to the candidate pairs (paslon) in campaigning. The study is aimed to find out (1) the APK facilitation mechanism by Lampung General Election Commission in Lampung Regional Head Election 2018 (2) result explanation to the policy evaluation of campaign props’ funding by Lampung General Election 2018. The type of this research is descriptive qualitative, the data were conducted from interviews and documents.The study is concluded (1) the mechanism of this policy has not been going well. There are several factors such as communication, socialization, human resources, facilities and infrastructures, disposition, and bureaucratic structure that have not been able to support this policy. (2) this policy could be actualized contextually in justice and equality. Nevertheless, the campaigning props inadequate quantity caused its unachieved sufficient and adequacy aspect. However, the inadequate quantity of campaign props and the caused its sufficient and adequacy aspect unachievable. At the end, the public averagely was not responding in a positive way and prefer that it is no needed anymore done by General Election Commission. Keywords: Evaluation, Policy Campaign Props, Lampung Regional Head Election.