KONFLIK TENURIAL LAHAN HUTAN DI KONSESI PT REKI (Studi Kasus di Dusun Kunangan Jaya I, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi)
| Main Author: | GUSTI AYULIA MUSTIKA WENI , 1614151028 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS PERTANIAN
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/61473/1/ABSTRAK-ABSTRACT.pdf http://digilib.unila.ac.id/61473/3/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/61473/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/61473/ |
Daftar Isi:
- Eksistensi hutan yang memiliki sumber daya ternilai mengakibatkan munculnya konflik dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Tujuan penelitian ini untuk memetakan sejarah konflik dan hubungannya dengan berbagai konteks, mengidentifikasi dan menganalisis aktor terlibat konflik, mengidentifikasi berbagai macam klaim historis dan legal oleh para aktor, mengidentifikasi berbagai institusi yang mengatur pengelolaan sumber daya hutan dan menganalisis hubungan klaim dengan kebijakan yang ada serta menentukan pilihan kebijakan yang tepat bagi resolusi konflik. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dan RaTA. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dan PT REKI. Konflik melibatkan masyarakat pendatang, masyarakat adat Batin Sembilan, PT REKI, LSM CAPPA dan pemerintah. Setidaknya ada dua jenis klaim yang ditemukan 2 antara lain klaim historis dari masyarakat adat dan masyarakat pendatang (jual beli) dan klaim legal dari PT REKI. Kemitraan kehutanan digunakan sebagai solusi penyelesaian konflik mengacu pada PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial. Kelompok masyarakat yang telah bermitra dengan PT REKI antara lain KTH Berkah Jaya, KTH Bungin Mandiri dan Batin Sembilan, sementara Gapoktan Iwan Simatupang cs belum bersedia untuk bermitra. Pelaksanaan kemitraan kehutanan belum berjalan maksimal karena kendala anggaran dana. Keberadaan Batin Sembilan sebagai masyarakat adat secara turuntemurun perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah untuk mendapatkan hak hutan adat. Kata Kunci : aktor, klaim, konflik, resolusi, tenurial hutan. abstract The existence of forests that have valuable resources results in conflicts in their use and management. This research aim to map the history of conflict and its relationship to various contexts, identify and analyze actors involves in conflict, identify various kinds of historical and legal claims by actors, identify the various institutions that regulate forest resource management and analyze the relationship between claims and policy existing and determine of the right policy choices for conflict resolution. The research method uses qualitative research and RaTA. Data were analyzed using qualitative analysis. The result showed that the conflict occurred because of differences in interests between the community and PT REKI. Conflicts involved migrant communities, indigineous people of Batin Sembilan, PT REKI, CAPPA NGOs and the government. There are at least two types of claims found, among other, historical claims from indigenous people and migrants (sale and purchase) and legal claims from PT REKI. Forestry partnership is used as a solution to the resolution of conflicts referring to 2 PermenLHK Number 83 of 2016 concerning Social Forestry. Community groups that have partnered with PT REKI include KTH Berkah Jaya, KTH Bungin Mandiri and Batin Sembilan, while Gapoktan Iwan Simatupang cs is not yet ready to partner. The implementation of forestry partnerships has not run optimally due to budget constraints. The existence of Batin Sembilan as a indigenous people for generations needs to get more attention from the government to get customary forest rights. Keywords: actors, claims, conflicts, forest tenure, resolutions.