IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PASAR
| Main Author: | JUNIA ADENIUS, 1652011128 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/61426/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/61426/2/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/61426/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/61426/ |
Daftar Isi:
- Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung adalah tarif jasa pengelolaan pasar, yaitu retribusi atau pungutan terhadap pedagang yang memperoleh manfaat atau menerima layanan pengelolaan pasar. Pelaksanaan pemungutan tarif jasa pengelolaan pasar mengacu pada tarif yang telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi pemungutan tarif jasa pengelolaan pasar? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap implementasi pemungutan tarif jasa pengelolaan pasar? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi Pemungutan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar dilaksanakan oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dengan penentuan subjek retribusi pengguna jasa pengelolaan pasar dan penetapan tarif jasa pengelolaan pasar dalam rangka meningkatkan PAD, melaksanakan mekanisme pemungutan secara jelas dan menerapkan pemeriksanaan sebagai sistem evaluasi untuk mengontrol atau memastikan bahwa pemungutan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. (2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemungutan tarif jasa pengelolaan pasar adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah tentang Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dan masih kurangnya sosialiasi Peraturan Walikota oleh Bidang Pembinaan Pasar terhadap para pedagang. Saran dalam penelitian ini adalah Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung agar: (1) Mensosialisasikan Peraturan Walikota secara lebih intenstif kepada subjek retribusi agar tidak terjadi kurangnya pemahaman tentang tarif jasa pengelolaan pasar. (2) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar dalam rangka mencegah adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pegawai atau pihak lain yang mengatasnamakan Dinas Perdagangan. Kata Kunci: Implementasi, Pemungutan Tarif Jasa, Pengelolaan Pasar One of the sources of Regional Real Income (PAD) in the City of Lampung is the market management services rate, which is the retribution or payment for merchants who benefit or receive market management services. Implementation of the market management services tariff is based on the rates set by the Lampung City Mayor No. 5 of 2019 on Market Management. The research questions are: (1) How is the market management service tariff implementation implemented? (2) What are the factors that impede the implementation of tariff management services market rates? This research method uses a normative and empirical juridical approach. Data types consist of primary and secondary data. Data collection is done with library and field studies. The data were analyzed qualitatively The results of this study show: (1) Implementation of Market Management Services Tariff Collection based on Bandar Lampung Mayor Regulation Number 5 Year 2019 concerning Market Management is carried out by the Market Development Division of the Bandar Lampung City Trade Office by determining the subject of user fees for market management services and setting market management service tariffs in the context of increasing PAD, implementing collection mechanisms clearly and apply the examination as an evaluation system to control or ensure that the collection is in accordance with a predetermined plan. (2) Factors limiting the implementation of market management services tariffs are the lack of public understanding of local legal products on Market Management Services rates and the lack of publicity of the Mayor's Regulation by Market Construction Regulations to traders. Suggestions in this research are the Market Development Division of the Bandar Lampung City Trade Office so that: (1) Socializing Mayor Regulations more intensively on the subject of retribution so that there is no lack of understanding of market management services tariffs.(2) Increasing supervision of the implementation of the Bandar Lampung Mayor Regulation Number 5 of 2019 concerning Market Management in order to prevent illegal payments by employees or other parties on behalf of the Trade Office. Keywords: Implementation, Service Tariff Collection, Market Management