PELAKSANAAN HAK CUTI HAID TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI PT. PRABU TIRTA JAYA LESTARI)
| Main Author: | AZIZAH FEBRINA SIREGAR, 1652011001 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
UNIVERSITAS LAMPUNG
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/60956/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/60956/9/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/60956/10/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/60956/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAK PELAKSANAAN HAK CUTI HAID TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PT. PRABU TIRTA JAYA LESTARI Oleh AZIZAH FEBRINA SIREGAR Cuti haid merupakan salah satu jenis cuti yang ditujukan khusus untuk tenaga kerja wanita. Peraturan mengenai hak cuti haid pada tenaga kerja wanita diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan hak cuti haid berdasarkan Pasal 81 Undang- Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Prabu Tirta Jaya Lestari? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat sistem administrasi pengajuan hak cuti haid? Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) PT. Prabu Tirta Jaya Lestari menjelaskan pelaksanaan hak cuti haid di perusahaan tersebut sudah terealisasikan dan hak cuti tersebut sebagai alternatif untuk para pekerja wanita yang memang mempunyai masalah serius terkait haid (2) Faktor-faktor penghambat sistem administrasi pengajuan hak cuti haid yaitu harus memberikan surat keterangan sakit dari dokter kandungan serta pemahaman tentang hak cuti haid. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Diharapkan pelaksanaan hak cuti haid pada PT. Prabu Tirta Jaya Lestari tetap sesuai dengan perlindungan hukum yang semestinya (2) Untuk para tenaga kerja wanita untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak normatifnya dan berani untuk memperjuangkan haknya yang seharusnya (3) Diharapkan klinik di perusahaaan PT. Prabu Tirta Jaya Lestari segera di adakan agar para pekerja wanita mudah mendapatkan hak nya. Kata kunci : Pelaksanaan, Hak Cuti, Tenaga Kerja Wanita, UU No. 13 Tahun 2003 ABSTRACT IMPLEMENTATION OF MENSTRUAL LEAVE FOR FEMALE WORKERSBASED ON ARTICLE 81 OF LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING MANPOWER IN PT. PRABU TIRTA JAYA LESTARI By AZIZAH FEBRINA SIREGAR Menstrual leave is one type of leave specifically intended for female workers that must be fulfilled, so that female workers who work in the company feel safe and protected. The regulation regarding menstrual leave rights for women workers is regulated in article 81, paragraph 1 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The problems in this study are: (1) How is the implementation of menstrual leave rights based on Article 81 of Law Number 13 concerning Manpower at PT. Prabu Tirta Jaya Lestari? (2) What factors that become obstacles to apply for menstrual leave rights? The problem approach used is normative and empirical juridical. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection was carried out with literature and field studies and analyzed qualitatively. The results showed that: (1) PT. Prabu Tirta Jaya Lestari explained the implementation of menstrual leave rights in the company as an alternative for female workers who do have serious problems related to menstruation (2) Factors that become obstacles to apply for menstrual leave rights are the need to provide a sick certificate from the obstetrician as well as an understanding of menstrual leave rights. Suggestions in this study are: (1) It is expected that the implementation of menstrual leave rights at PT. Prabu Tirta Jaya Lestari remains in accordance with the proper legal protection (2) For women workers to increase their knowledge of their normative rights and dare to fight for their rights. Keywords: Implementation, Leave Rights, Women Workers, Law Number 13 of 2003