EVALUASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG
| Main Author: | NAURAH NAZHIFAH, 1516041039 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/58439/1/1.%20ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/58439/15/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/58439/16/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/58439/ |
Daftar Isi:
- Adanya pelanggaran HAM di Lampung seperti perdagangan orang dan eksploitasi terutama pada perempuan dan anak. Atas dasar Undang-undang perlindungan HAM, menyebabkan pemerintah membentuk tim penanganan tindak pidana perdagangan orang yang terdiri dari berbagai lembaga. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauhmanakah kegiatan TPPO yang ada di Provinsi Lampung serta hambatan-hambatan yang dihadapi gugus tugas TPPO. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukannya komunikasi dan interaksi yang intens untuk mempermudah pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan TPPO yang ada di Provinsi Lampung. Gugus tugas mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing, namun masih belum menyadari bahwa mereka berada di dalam satu tujuan dan masih cenderung menjalankan tugasnya sendiri. Masyarakat sebagi objek juga masih belum sepenuhnya perduli untuk bersama mencegah dan melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan TPPO. Penanggung jawab gugus tugas harusnya mampu mengkoordinasikan anggota untuk menjalin komunikasi dan interaksi yang intens untuk dapat bersama-sama menjalankan tujuan yang sama. Kata Kunci: Perdagangan, Kebijakan, Lampung ABSTRACT PREVENTION AND POLICY EVALUATION OF THE TRAFFICKING OF WOMEN AND CHILDREN IN LAMPUNG PROVINCE Oleh: NAURAH NAZHIFAH The violations of human rights in Lampung as human trafficking and exploitation especially on women and children. Basis on law to protection the human rights, after that government make a team to handling of the criminal act of trafficking consisting of various institutions. The purpose of this research is to understand the extent of TPPO activities in Lampung Province and the obstacles facing the task TPPO. This research using the kind of research descriptive with a qualitative approach. This research result indicates that we needed interaction and communication of intense to facilitate the implementation and resolution TPPO problems in the Lampung Province. Is an each have their duties and obligations, but still have not realized that they are on in one of the purposes and are still inclined to own carrying out their duties. The community as an object also has not been fully care to joint prevent and report on things that bear on the TPPO. Responsible for a duty should be able to coordinate member to communicate and the interaction that intense to can in running the same purpose. Keywords: Trafficking, Policy, Lampung.