PENERAPAN PRINSIP NEW PUBLIC MANAGEMENT PADA PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG UTARA
| Main Author: | MULIA AGISNI , 1626021028 |
|---|---|
| Format: | Masters NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/58062/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/58062/3/TESIS%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/58062/2/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/58062/ |
Daftar Isi:
- Salah satu gerakan reformasi pelayanan publik khususnya bagi instansi penyedia layanan termasuk institusi Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik adalah dengan memberlakukan New Public Management atau lazimnya disingkat NPM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip NPM pada pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kepolisian Resor Lampung Utara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan NPM pada pembuatan SIM di Kepolisian Resor Lampung Utara tidak berjalan maksimal karena ketidakpastian waktu pelayanan, adanya ketidakramahan petugas dalam memberikan pelayanan, minimnya sarana dan prasarana sehingga menimbulkan ketidaknyamanan publik. Prinsip NPM yang berjalan tidak maksimal adalah prinsip adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas, prinsip lebih ditekankan pada control hasil/keluaran, prinsip pembagian tugas ke dalam unit-unit yang di bawah, prinsip lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor privat, prinsip lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam menggunakan berbagai sumber. Faktor penyebab prinsip tersebut tidak berjalan maksimal adalah adanya oknum petugas yang tidak berpedoman dengan Etika Petugas Penguji, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melewati prosedur yang semestinya, keterbatasan petugas, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sedangkan prinsip NPM yang berjalan maksimal adalah menempatkan pegawai yang profesional dan menciptakan persaingan yang sehat dengan menerapkan penghargaan dan hukuman. Kata Kunci: NPM, Pelayanan, dan Publik ABSTRACT One of the public service reform movements, especially for public service providers including the Republic of Indonesia Police Institutions in order to improve service to the public is to impose New Public Management. The purpose of this study was to find out the application of the NPM principle in Driving License registration at the police department of North Lampung. The research used a qualitative approach in which the data collecting techniques integrated in this research were observation, interviews, and documentation. The results showed that the application of NPM in driving license registration at the police department of North Lampung did not run optimally due to the uncertainty in service time, the absence of clarity in providing service, the lack of facilities and infrastructures which caused public inconvenience. Some principles of NPM which were not optimal were the existence of clear standards and performance measurement, the more emphasis in the control of results/output, the division of tasks into units below, the implementation of the private sector management style, the high discipline focus and sufficient use of various sources. The causes of the principles did not run optimally were the presence of officers who were not well trained by Ethics Examining Officers, the lack of public awareness to pass the appropriate procedures, limited staff, inadequate facilities and infrastructure. On the other hand, the optimal NPM principle should delegate professional employees and provide supportive competition by applying rewards and punishments. Key words: NPM, Service, and Public