IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG RANCANGAN TATA RUANG WILAYAH
| Main Author: | REDO PUTRA RAMADHAN, 1116021088 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/55710/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/55710/2/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/55710/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/55710/ |
Daftar Isi:
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah tidak berjalan dengan baik salah satunya dapat dilihat dibangunnya tempat-tempat perdagangan, hiburan dan bisnis di wilayah yang seharuanya sebagai zona pendidikan tinggi di Jalan Zainal Abdin Pagar Alam pelanggaran perda ini membuat wilayah yang seharusnya di tentukan untuk kegiatan belajar mengajar menjadi tidak sesuai untuk kegunaannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan standar dan sasaran kebijakan tidak berjalan dengan baik karena pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Dinas Tata Kota dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan beranggapan bahwa tidak semua wilayah di Jalan Z.A Pagar Alam merupakan kawasan pendidikan karena sebagiannya merupakan tempat perdagangan sehingga dapat dibangun tempat perdagangan kemudian mereka berpendapat kawasan perdagangan dan hiburan merupakan kawasan pendukung dari kawasan pendidikan. Sumber daya manusia maupun keuangan yang dimiliki cukup memadai kemudian hubungan antar organisasi dalam pembagian tugas dan fungsi berjalan baik karena ditentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Pemerintah daerah memiliki kebijakan dan program yang baik dalam pelayanan dan menjalankan perda namun lingkungan sosial, politik, dan ekonomi kurang mendukung dilihat dari pengusaha yang membangun tempat perdagangan di kawasan pendidikan dan ada sikap kurang peduli dari masyarakat sekitar tentang Perda ini. Sikap pelaksana kebijakan yang kurang mendukung kebijakan dengan memberikan izin pengusaha untuk membangun tempat perdagangan yang menurut Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah merupakan kawasan pendidikan. Berdasarkan penelitian yang menjadi permasalahan yang utama adalah adanya perbedaan pemahaman antara pelaksana kebijakan dengan perda. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kawasan Pendidikan ABSTRACT The City of Bandar Lampung Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning Regional Spatial Planning is not going well, one of which can be seen is the construction of trade, entertainment and business places in the area which is a higher education zone on Jalan Zainal Abdin Pagar Alam. which should be determined for teaching and learning activities to be inappropriate for their use. The purpose of this study was to determine the Implementation of the Bandar Lampung City Regulation Number 10 of 2011 concerning Regional Spatial Planning. The method used in this study is qualitative with a case study approach. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documents. The results showed that the policy standards and targets did not work well because the Bandar Lampung city government, namely the City Planning Agency and Investment and Licensing Agency, assumed that not all areas on Jalan ZA Pagar Alam were educational areas because some of them were trading places so that later trading sites could be built they argue that trade and entertainment areas are supporting areas of the education area. The human and financial resources that are owned are sufficient, then the relations between organizations in the division of tasks and functions are going well because it is determined by the Regional Spatial Planning Coordinating Board. Local governments have policies and programs that are good in service and running local regulations, but the social, political and economic environment is less supportive, seen from entrepreneurs who build trade places in the education area and there is a lack of caring attitude from the surrounding community about this regulation. The attitude of the policy implementers was less supportive of the policy by giving employers permission to build trade places which according to Perda Number 10 of 2011 concerning Regional Spatial Planning was an education area. Based on the research which is the main problem is the difference in understanding between the implementers of the policy and the local regulations. Key Word: Implementation, Policy, Educational Zones