ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 108 TAHUN 2017 TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN SEWA KHUSUS (TAKSI ONLINE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG
| Main Author: | TRIO GAMA PUTRA, 1626021025 |
|---|---|
| Format: | Masters NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/55468/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/55468/2/TESIS%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/55468/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/55468/ |
Daftar Isi:
- Fenomena munculnya transportasi online (Taksi online) di indonesia adalah suatu hal baru dimana disatu sisi mempermudah masyarakat dalam mendapatkan transportasi yang nyaman, dan terjangkau, di sisi lain belum ada kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 untuk memberikan kepastian hukum terhadap angkutan sewa khusus (Taksi online), dimana isi kebijakan tersebut mewajibkan taksi online untuk melakukan pengujian berkala (KIR), Penempelan Stiker sebagai tanda khusus angkutan dan memiliki SIM yang sesuai. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa alternatif kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 terhadap pengemudi taksi online serta untuk mengetahui dampak kebijakan tersebut dengan menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tujuan arah kebijakan yang tercantum dalam aturan tersebut untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat antara angkutan online dan angkutan konvensional. Diketahui bahwa pemberian informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No 108 tahun 2017 masih minim hal itu terbukti pada jawaban pengemudi yang tidak tahu mengenai aturan tersebut. Tingkat kepatuhan kelompok sasaran masih rendah terbukti hanya 15 unit kendaraan saja yang melakukan uji KIR dari 2000 unit di persyaratkan. Ketegasan sanksi yang diberikan juga masih sangat lemah dan belum diterapkan secara maksimal sesuai dengan regulasi. Alternatif solusi yang didapat yaitu dengan merevisi ulang aturan mengenai adanya uji KIR diganti dengan hanya berupa stiker atau tanda saja. dampak kebijakan terhadap tarif akan disesuaikan dengan batas tarif bawah dan tarif atas. Keselamatan dalam hal ini uji KIR dilakukan untuk tahap awal layak jalan nya sebuah kendaraan. Kenyamanan dalam hal ini pengguna lebih menyukai taksi online dibandingkan taksi konvensional. Kata Kunci : Transportasi, Kebijakan, pengemudi taksi ABSTRACT The phenomenon of the emergence of online transportation (online taxi) in Indonesia was a new thing where it easier for people to get such a comfortable and affordable transportation but on the other hand there was no policy that regulates it. The government issued the regulation policy of Minister of Transportation in number 108 years 2017 to provide a legal certainty for special transportation (online taxi), where the contents of the policy required online taxis to conduct a periodic testing (KIR), attaching a stickers as a special sign of special transportation and having a suitable SIM. Based on those reason, the purpose of this study was to describe and analyze the alternative regulation policies of the Minister of Transportation in number 108 years 2017 against online taxi drivers and to found out the impact of the policy using a qualitative descriptive research method. The results of this study showed that the objectives of the policy directions listed in the rules were to create a healthy competitive climate between conventional transportation and online transportation. It was known that providing information towards the implementation of the Regulation Minister of Transportation in number 108 years 2017 was still in the minimum category, it showed from the evident in the answers of drivers who do not know about the regulation. The level of compliance of the target group was still in low category, it showed that only 15 units of the vehicles that carried out the KIR test from 2000 units were required. The firmness of sanctions provided was also still very weak and had not been implemented maximally according to the regulations. The alternative solution was obtained by revising the rules towards the existence of the KIR test; it would be replaced only with the using stickers or signs. The impact of the policy on the tariffs would be adjusted to the limitation of lower tariff and the upper tariff. The safety in this case showed that KIR test was carried out for the early stages of a vehicle. The customers’ comforts in this case were prefer to use the online transportation than the conventional transportation. Kata Kunci : Transportation, regulation, taxis’ driver