PERAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DALAM PENGAWASAN PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJAPERUSAHAAN (PROPER) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung)
| Main Author: | YULIANTI WULANDARI S , 1542011035 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/55235/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/55235/2/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/55235/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/55235/ |
Daftar Isi:
- Dalam rangka mengawasi PROPER, pemerintah mengupayakan suatu peran khusus yang diberikan kepada pegawai pengawas lingkungan hidup untuk mengawasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dalam pengawasan program PROPER di Provinsi Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup dalam program PROPER di Provinsi Lampung? Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya: (a) Peran pejabat pengawas lingkungan hidup dalam pengawasan program PROPER membentuk (1) Dewan Pertimbangan, memberikan masukan terhadap status penataan atau peringkat sementara PROPER (2) Tim Teknis, melaksanakan persiapan pelaksanaan PROPER (3) Pejabat Umum, merupakan pengawas lingkungan hidup yang mengawasi secara umum pelaksanaan atau tata cara program PROPER. (4) Pejabat Spesialis, mengawasi secara khusus teknis dalam program PROPER.(b)Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dalam program PROPER dikarenakan (1) Kurangnya tenaga ahli yang mampu untuk mengawasi program PROPER. (2) Terdapat kendala pelaksanaan dikarenakan terjadinya perubahan mekanisme peraturan penilaian pengawasan untuk program PROPER. (3) Belum semua perusahaan mengikuti program PROPER dikarenakan anggaran Pemerintah yang masih terbatas. (4) Serta keterbatasan calon peserta dikarenakan masih banyak calon peserta yang belum masuk kriteria program PROPER. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Sebaiknya Pemerintah Provinsi Lampung memberi kebijakan untuk menambah jumlah pegawai pengawas program PROPER. (2) Perlu ditinjau kembali Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Lingkungan Hidup agar pengawasan yang dilakukan menjadi optimal. Kata Kunci: PROPER, Pengawasan, Peran, Lingkungan Hidup abstract In order to oversee the PROPER program, the goverment seeks a special role given to environmental supervisors to oversee the company’s performance apprisal program in environmental management. Stated in the regulation of minister of environment number 3 of 2014 concerning the program rating assessment program for companies in environmental management. The problem in this study is: (1) What is the role of regional environmental supervisors in supervising the PROPER program in Lampung Province? (2) What factors are the obstacles in the implementation of environmental supervision in the PROPER program in Lampung Province? The approach in this study uses normative and empirical approaches. The data sources used are primary data and secondary data which are carried out by literature studies and field studies. Based on the results of this study indicate: (1) The role of environmental supervisors in overseeing PROPER forming programs (a) Consideration board, provides input on PROPER structuring status or temporary ranking. (b) Technical Team, carry out preparations for PROPER implementation. (c) Public Officials, are environmental supervisors who oversee general implementation or procedures for PROPER programs. (d) The Role of Specialist Officials, supervising technically in the PROPER program. (2) The inhibiting factors for PROPER supervision due to the program (a) lack of experts capable of overseeing PROPER programs. (b) There are obstacles to implementation due to changes in the regulatory mechanism for supervisory assessment for PROPER programs. (c) Not all companies have followed the PROPER program because the goverment budget is still limited. (d) And the limitations of prospective participants because there are still many prospective participants who have not entered the PROPER program criteria. The suggestions in this study are: (1) It is better for the Lampung Provincial Government to give a policy to increase the number of employees of the PROPER program supervisor. (2) It ia necessary to review the regulation of the environment the assessment of company performance in the environment so that the supervision carried out becomes optimal. Keywords: PROPER, Supervision, Role, Living environment