Lihat Juga

• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional
  oleh: INDONESIA
  Terbitan: (2000)
• Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh : dilengkapi dengan Peraturan-peraturan tentang Pengadilan HAM
  oleh: Tunggal, Hadi
  Terbitan: (2000)
• PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN ATURAN PENYELENGGARAANNYA DALAM PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( Studi Kasus di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan )
  oleh: Sulastri, .
  Terbitan: (2017)
• Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
  oleh: Roni Rustandi, .
  Terbitan: (2017)
• Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  oleh: Selviana Teras Widy Rahayu, .
  Terbitan: (2017)