IMPLEMENTASI REGULASI TENTANG PRODUKSI SIARAN PADA TELEVISI BERJARINGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Program Siaran Kompas Tv Lampung Periode 5 Oktober 2016-1 Desember 2016)
| Main Author: | MUHAMMAD ARFAD, 1216031066 |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/54911/1/ABSTRAK.pdf http://digilib.unila.ac.id/54911/2/SKRIPSI%20FULL.pdf http://digilib.unila.ac.id/54911/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/54911/ |
Daftar Isi:
- Perkembangan penyiaran televisi di indonesia begitu cepat, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah peraturan yang mengatur tentang penyiaran televisi. Pada tahun 2002, pemerintah menerbitkan Undang-Undang no. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pada salah satu pasal dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa lembaga penyiaran swasta harus membuat sistem stasiun jaringan jika ingin memperluas radius siarannya, dan pada tahun 2009 terbitlah peraturan menteri yang secara khusus mengatur tentang peraturan sistem stasiun jaringan. Peraturan ini dibuat dengan tujuan agar terciptanya sistem penyiaran yang sehat dan berpihak kepada publik. Peraturan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung no. 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi di Daerah yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana implementasi regulasi produksi penyiaran pada program Kompas TV Lampung sebagai televisi berjaringan. Penelitian ini menggunakan Teori Tanggung Jawab Sosial dan The Pervasive Presence Theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan fokus penelitian yang berasal dari aspek yang ada dalam peraturan daerah, yaitu: 1. Proses Produksi, 2. Sumber daya, 3. Isi Program. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengukur keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KompasTV Lampung belum menjalankan beberapa poin dari peraturan. Poin tersebut mengenai jam tayang, penambahan presentase durasi tayangan program lokal dan juga penggunaan sumber daya manusia lokal yang masih minim. Selain itu, terdapat juga kelemahan dari peraturan yang sudah dibuat mengenai modal yang berasal dari lokal. Saran yang bisa diajukan dari penelitian ini agar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) lebih ketat lagi dalam hal mengawasi televisi-televisi di daerah. Selain itu juga diperlukan penambahan poin dalam peraturan mengenai modal yang berasal dari lokal agar tidak terlalu terpaku pada pusat. Kata kunci: Peraturan, Televisi Berjaringan, KompasTV Lampung Implementation of Regulations Regarding Broadcast Production On Networked Television In Bandar Lampung (Studies in KompasTV Lampung Program Period October 5th 2016 – December 1st 2016) The development of television broadcasting in Indonesia is so fast, the government finally decided to make regulations governing television broadcasting. In 2002, the government issued Law no. 32 of 2002 on Broadcasting. In one of the articles in the regulation said that private broadcasters must make the system network stations if it wants to expand its broadcast radius, and in 2009 there appeared a ministerial regulation that specifically regulates the regulatory systems of the network station. This regulation is made in order to create a healthy broadcasting system and public favor. This regulation is reinforced by the presence of Lampung Provincial Regulation no. 10 Year 2015 on the Implementation of Regional Television Broadcasting issued by the Governor of Lampung Province. The purpose of this study is to determine how the implementation of the regulation of broadcasting production on KompasTV Lampung programs as networked televisions. This research using the Social Responsibility Theory and The Pervasive Presence Theory. This study used a qualitative approach and descriptive research focus from the aspect that there is a regional law, namely: 1. Production Process, 2. Resources, 3. Content. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. To measure the validity of the data, this study used triangulation method. The results of this study indicate that KompasTV Lampung not running multiple points of regulation. The points of the airtime, the addition of the percentage of impressions duration of local programs and also the use of local human resources is still minimal. In addition, there are also disadvantages of regulations that have been made regarding the capital originating from a local. Suggestions can be submitted from this research that Regional Indonesian Broadcasting Commission (Commission) more stringent in terms of overseeing the television stations in the area. It also required the addition of points in the regulations concerning the local capital from getting too hung up on the center. Keywords: Regulation, Networked Television, KompasTV Lampung