Lihat Juga

• Kajian Teoritis Kedudukan Dan Tanggung Jawab Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  oleh: Muljanto Somadjaja, .
  Terbitan: (2016)
• KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
  oleh: Royzal A Nur Rahman, 1312011296
  Terbitan: (2017)
• Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  oleh: Efendi, Febri Mahfud, et al.
  Terbitan: (2016)
• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XII/2015 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM SELEKSI HAKIM MENURUT PASAL 24B UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  oleh: Fachrimon, Donal
  Terbitan: (2016)
• KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945
  oleh: JAFAR, AULIA
  Terbitan: (2015)