PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DI RUMAH SAKIT IMANUEL KOTA BANDAR LAMPUNG
ctrlnum |
19512 |
---|---|
fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DI RUMAH SAKIT IMANUEL
KOTA BANDAR LAMPUNG</title><creator>0612011085, ANDIKA EKA PRASETYA</creator><subject>A General Works = Karya Karya Umum</subject><description>ABSTRAK

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai
dengan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja No. PER-06/MEN/1985.
Pelaksanaan perlindungan hukum tersebut berarti membahas mengenai hak-hak
pekerja setelah melaksanakan kewajibannya serta kepastian hukum yang ada
didalamnya. Permasalahan yang dikaji adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di Rumah Sakit Imanuel? 2)
Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dan
bagaimana cara penyelesaiannya?.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perjanjian pekerja harian lepas di Rumah
Sakit Imanuel dibuat secara lisan yang disepakati kedua belah pihak, upah kerja
untuk pekerja harian lepas masih dibawah upah minimum kota dan tunjangan lain
berupa Tunjangan Hari Raya, fasilitas pelayanan kesehatan, dan cuti hanya untuk
hari besar. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum mengalami hambatan
hambatan yang ditimbulkan baik dari pekerja harian lepas, pengusaha dan
pemerintah. Hambatan yang timbul dari pekerja harian lepas adalah: menejemen
dari serikat pekerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tidak ada
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hambatan yang timbul dari pengusaha adalah:
rendahnya kesadaran pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan.
Sedangkan, hambatan yang timbul dari pemerintah adalah pemerintah tidak segera
merespon permasalahan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan.
Saran peneliti, untuk lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja
harian lepas, maka perlu diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah
Kota dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung untuk menyelenggarakan
pengawasan ketenagakerjaan secara langsung kepada para pihak yaitu pihak
pekerja harian lepas dan pengusaha.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Harian Lepas</description><date>2012-07-12</date><type>Journal:Article</type><type>PeerReview:PeerReviewed</type><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/19512/1/abstrak.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/19512/2/cover.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/19512/3/DAFTAR%20ISI.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/19512/3/hal.%20jdul.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/19512/4/HAL.%20SETUJU.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/19512/5/motto.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/19512/6/PENGESAHAN.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/19512/7/persembahan.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/19512/8/riwayat%20hidup.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/19512/9/san%20wacana.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/19512/10/skripsi%20final%20dika2.pdf</identifier><identifier> 0612011085, ANDIKA EKA PRASETYA (2012) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DI RUMAH SAKIT IMANUEL KOTA BANDAR LAMPUNG. Digital Library. </identifier><relation>http://digilib.unila.ac.id/19512/</relation><recordID>19512</recordID></dc>
|
format |
Journal:Article Journal PeerReview:PeerReviewed PeerReview Book:Book Book Report:Report Report |
author |
0612011085, ANDIKA EKA PRASETYA |
title |
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DI RUMAH SAKIT IMANUEL
KOTA BANDAR LAMPUNG |
publishDate |
2012 |
isbn |
9780612011083 |
topic |
A General Works = Karya Karya Umum |
url |
http://digilib.unila.ac.id/19512/1/abstrak.pdf http://digilib.unila.ac.id/19512/2/cover.pdf http://digilib.unila.ac.id/19512/3/DAFTAR%20ISI.pdf http://digilib.unila.ac.id/19512/3/hal.%20jdul.pdf http://digilib.unila.ac.id/19512/4/HAL.%20SETUJU.pdf http://digilib.unila.ac.id/19512/5/motto.pdf http://digilib.unila.ac.id/19512/6/PENGESAHAN.pdf http://digilib.unila.ac.id/19512/7/persembahan.pdf http://digilib.unila.ac.id/19512/8/riwayat%20hidup.pdf http://digilib.unila.ac.id/19512/9/san%20wacana.pdf http://digilib.unila.ac.id/19512/10/skripsi%20final%20dika2.pdf http://digilib.unila.ac.id/19512/ |
contents |
ABSTRAK
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai
dengan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja No. PER-06/MEN/1985.
Pelaksanaan perlindungan hukum tersebut berarti membahas mengenai hak-hak
pekerja setelah melaksanakan kewajibannya serta kepastian hukum yang ada
didalamnya. Permasalahan yang dikaji adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di Rumah Sakit Imanuel? 2)
Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dan
bagaimana cara penyelesaiannya?.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perjanjian pekerja harian lepas di Rumah
Sakit Imanuel dibuat secara lisan yang disepakati kedua belah pihak, upah kerja
untuk pekerja harian lepas masih dibawah upah minimum kota dan tunjangan lain
berupa Tunjangan Hari Raya, fasilitas pelayanan kesehatan, dan cuti hanya untuk
hari besar. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum mengalami hambatan
hambatan yang ditimbulkan baik dari pekerja harian lepas, pengusaha dan
pemerintah. Hambatan yang timbul dari pekerja harian lepas adalah: menejemen
dari serikat pekerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tidak ada
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hambatan yang timbul dari pengusaha adalah:
rendahnya kesadaran pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan.
Sedangkan, hambatan yang timbul dari pemerintah adalah pemerintah tidak segera
merespon permasalahan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan.
Saran peneliti, untuk lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja
harian lepas, maka perlu diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah
Kota dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung untuk menyelenggarakan
pengawasan ketenagakerjaan secara langsung kepada para pihak yaitu pihak
pekerja harian lepas dan pengusaha.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Harian Lepas |
id |
IOS4198.19512 |
institution |
Universitas Lampung |
institution_id |
43 |
institution_type |
library:university library |
library |
Perpustakaan Universitas Lampung |
library_id |
537 |
collection |
Digital Repository Unila |
repository_id |
4198 |
subject_area |
Miscellany of Technology and Applied Sciences/Aneka Ragam tentang Teknologi dan Ilmu Terapan Research of Social Science/Metode Riset Penelitian Ilmu Sosial, Statistik Ilmu Sosial Agriculture/Industri Pertanian Econmics/Ilmu Ekonomi |
city |
KOTA BANDAR LAMPUNG |
province |
LAMPUNG |
shared_to_ipusnas_str |
1 |
repoId |
IOS4198 |
first_indexed |
2017-04-20T08:27:51Z |
last_indexed |
2017-04-20T08:27:51Z |
recordtype |
dc |
_version_ |
1686096745822420992 |
score |
17.538404 |