ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PADA ERA OTONOMI (PERIODE 2007 – 2011)
Daftar Isi:
- Sesuai dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada Era Otonomi ini, sebuah kabupaten/kota dapat dikatakan terjadi ketergantungan fiskal apabila pembiayaan suatu daerah lebih banyak dibiayai oleh penerimaan dari pusat (dana perimbangan) dibandingkan dengan penerimaan dari daerah (Pendapatan Asli Daerah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan mengukur kinerja kemampuan / keuangan daerah pemerintah menggunakan Indeks Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemampuan keuangan penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Data yang digunakan berbentuk penelitian laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yaitu data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2007 – 2011, dimana didalamnya terdapat data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Total Pendapatan Daerah (TPD). Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif . Hasil penelitian Indeks Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan bahwa rata-rata persentase PAD terhadap TPD sebesar 4,04% dan rata-rata persentase DBH terhadap TPD sebesar 9,37%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan fiskal yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung adalah tinggi, dengan rata-rata persentase DAU terhadap TPD sebesar 65,86%. Kata kunci : Otonomi , Indeks Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).