ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 08/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. JO NOMOR 01/PKPU/2005/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Main Author: | 0612011172, Jelita Dini Kinanti |
---|---|
Format: | Article PeerReviewed Book Report |
Terbitan: |
, 2010
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/18051/1/abstrak.pdf http://digilib.unila.ac.id/18051/2/PENDAHULUAN%201.pdf http://digilib.unila.ac.id/18051/3/V.pdf http://digilib.unila.ac.id/18051/ |
ctrlnum |
18051 |
---|---|
fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR
08/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. JO NOMOR
01/PKPU/2005/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG</title><creator>0612011172, Jelita Dini Kinanti</creator><subject>A General Works = Karya Karya Umum</subject><description>Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitur memperkirakan tidak
dapat/tidak akan dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,
dengan maksud mengajukan rencana perdamaian dan menghindari kepailitan. Salah satu
perkara yang terkait dengan PKPU adalah perkara dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor
08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. jo Nomor 01/PKPU/2005/PN. Niaga. Jkt . Pst.
Penelitian ini akan menganalisis permohonan PKPU dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor
08/ Pailit /2005/ PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo Nomor 01/PKPU/2005/PN.Jkt.Pst. dengan pokok
bahasan: alasan pengajuan permohonan PKPU ,dasar pertimbangan hukum dalam putusan
PKPU dan akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Niaga. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif terapan, dengan tipe deskriptif. Pendekatan
masalahnya adalah pendekatan yuridis analisis yang bersumber dari data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan, alasan Pemohon dalam
mengajukan permohonan PKPU adalah Pemohon memiliki lebih dari satu Kreditur dan
Pemohon mengalami keterlambatan dalam membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo
dan dapat ditagih. Namun Pemohon masih memiliki kemampuan untuk melunasi utangutangnya apabila diberi tenggang waktu untuk menunda pembayaran
Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan PKPU sementara adalah, Pemohon
telah memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan (4). Kemudian, dasar pertimbangan hukum
Majelis Hakim memberikan putusan pengesahan perdamaian karena seluruh kreditur
menyetujui secara aklamasi rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, sehingga
menjadi perjanjian perdamaian. Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk
menolak pengesahan perdamaian seperti yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 285 ayat
(2) huruf a sampai dengan huruf d UUK PKPU.
Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/ PN.Niaga.
Jkt.Pst. Jo Nomor 01/PKPU/2005/PN.Jkt.Pst yaitu perjanjian perdamaian tersebut mengikat
Jelita Dini Kinanti
debitur dan semua kreditur baik kreditur konkuren maupun kreditur separatis. Selanjutnya
hubungan debitur dengan semua krediturnya diatur dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan dalam perjanjian perdamaian. Kemudian sesuai ketentuan Pasal 288 UUK PKPU,
dengan disahkannya perjanjian perdamaian, maka PKPU berakhir.
Kata kunci: permohonan PKPU dan Perdamaian</description><date>2010-01-15</date><type>Journal:Article</type><type>PeerReview:PeerReviewed</type><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/18051/1/abstrak.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/18051/2/PENDAHULUAN%201.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/18051/3/V.pdf</identifier><identifier> 0612011172, Jelita Dini Kinanti (2010) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 08/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. JO NOMOR 01/PKPU/2005/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Digital Library. </identifier><relation>http://digilib.unila.ac.id/18051/</relation><recordID>18051</recordID></dc>
|
format |
Journal:Article Journal PeerReview:PeerReviewed PeerReview Book:Book Book Report:Report Report |
author |
0612011172, Jelita Dini Kinanti |
title |
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR
08/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. JO NOMOR
01/PKPU/2005/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG |
publishDate |
2010 |
isbn |
9780612011175 |
topic |
A General Works = Karya Karya Umum |
url |
http://digilib.unila.ac.id/18051/1/abstrak.pdf http://digilib.unila.ac.id/18051/2/PENDAHULUAN%201.pdf http://digilib.unila.ac.id/18051/3/V.pdf http://digilib.unila.ac.id/18051/ |
contents |
Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitur memperkirakan tidak
dapat/tidak akan dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,
dengan maksud mengajukan rencana perdamaian dan menghindari kepailitan. Salah satu
perkara yang terkait dengan PKPU adalah perkara dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor
08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. jo Nomor 01/PKPU/2005/PN. Niaga. Jkt . Pst.
Penelitian ini akan menganalisis permohonan PKPU dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor
08/ Pailit /2005/ PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo Nomor 01/PKPU/2005/PN.Jkt.Pst. dengan pokok
bahasan: alasan pengajuan permohonan PKPU ,dasar pertimbangan hukum dalam putusan
PKPU dan akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Niaga. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif terapan, dengan tipe deskriptif. Pendekatan
masalahnya adalah pendekatan yuridis analisis yang bersumber dari data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan, alasan Pemohon dalam
mengajukan permohonan PKPU adalah Pemohon memiliki lebih dari satu Kreditur dan
Pemohon mengalami keterlambatan dalam membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo
dan dapat ditagih. Namun Pemohon masih memiliki kemampuan untuk melunasi utangutangnya apabila diberi tenggang waktu untuk menunda pembayaran
Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan PKPU sementara adalah, Pemohon
telah memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan (4). Kemudian, dasar pertimbangan hukum
Majelis Hakim memberikan putusan pengesahan perdamaian karena seluruh kreditur
menyetujui secara aklamasi rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, sehingga
menjadi perjanjian perdamaian. Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk
menolak pengesahan perdamaian seperti yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 285 ayat
(2) huruf a sampai dengan huruf d UUK PKPU.
Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/ PN.Niaga.
Jkt.Pst. Jo Nomor 01/PKPU/2005/PN.Jkt.Pst yaitu perjanjian perdamaian tersebut mengikat
Jelita Dini Kinanti
debitur dan semua kreditur baik kreditur konkuren maupun kreditur separatis. Selanjutnya
hubungan debitur dengan semua krediturnya diatur dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan dalam perjanjian perdamaian. Kemudian sesuai ketentuan Pasal 288 UUK PKPU,
dengan disahkannya perjanjian perdamaian, maka PKPU berakhir.
Kata kunci: permohonan PKPU dan Perdamaian |
id |
IOS4198.18051 |
institution |
Universitas Lampung |
institution_id |
43 |
institution_type |
library:university library |
library |
Perpustakaan Universitas Lampung |
library_id |
537 |
collection |
Digital Repository Unila |
repository_id |
4198 |
subject_area |
Miscellany of Technology and Applied Sciences/Aneka Ragam tentang Teknologi dan Ilmu Terapan Research of Social Science/Metode Riset Penelitian Ilmu Sosial, Statistik Ilmu Sosial Agriculture/Industri Pertanian Econmics/Ilmu Ekonomi |
city |
KOTA BANDAR LAMPUNG |
province |
LAMPUNG |
shared_to_ipusnas_str |
1 |
repoId |
IOS4198 |
first_indexed |
2017-04-20T08:26:49Z |
last_indexed |
2017-04-20T08:26:49Z |
recordtype |
dc |
_version_ |
1686096736679886848 |
score |
17.538404 |