ANALISIS PENEGAKAN HUKUM CYBERTERRORISM DI INDONESIA
| Main Author: | nn, Dermawan Taufik Mangapul Hutauruk |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed Book Report |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unila.ac.id/17811/1/ABSTRAK%20mawan.pdf http://digilib.unila.ac.id/17811/2/BAB%201%20mawan.pdf http://digilib.unila.ac.id/17811/3/Bab%205%20mawan.pdf http://digilib.unila.ac.id/17811/ |
| ctrlnum |
17811 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>ANALISIS PENEGAKAN HUKUM CYBERTERRORISM DI INDONESIA</title><creator>nn, Dermawan Taufik Mangapul Hutauruk</creator><subject>A General Works = Karya Karya Umum</subject><description>Cyberterrorism dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan
mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme konvensional
yang beroperasi di Indonesia telah terhubung oleh jaringan terorisme
international, hubungan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi
berupa internet yang sifatnya menjangkau seluruh dunia terutama untuk
menyebarkan pesan, menyebarkan ideologi, mengumpulkan dukungan bagi
organisasi terorisme, perekrutan anggota, dan berkomunikasi dalam
merencanakan suatu serangan nyata serta menggunakan teknologi informasi untuk
menggalangan dana untuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok terorisme.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan analisis
empiris karena penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan kombinasi antara
penelitian normatif dengan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan
tujuannya adalah penelitian deskiptif dan problem identification, yaitu dengan
mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan
peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang
dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Populasi dalam
penelitian ini adalah Penyidik Mabes Polri, Penyidik Polri Densus 88 Anti Teror
Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan
Negeri Tanjung Karang, Akademisi bagian Hukum Pidana FH.Unila Lampung.
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, hal
ini didasarkan pada teori bahwa penelitian normatif.
Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh upaya penegakan hukum yang
dilakukan terhadap kejahatan cyberterrorism menggunakan upaya represif dan
upaya preventif. Upaya represif berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya preventif mewujudkan cyber taskforce
dengan real time instrusion detection system network (real time IDS Network)
yang dipergunakan oleh National Police Agency Of Japan (NPA). Faktor
penghambat yang mempengaruhi dalam penegakan hukum cyberterrorism
Dermawan T M Hutauruk 
Undang-undang yang mengatur cyberterrorism sangat lemah, Aparat penegak
hukum harus memiliki kualitas dalam melakukan sistem peradilan pidana
terhadap kejahatan cyberterrorism, Ketidak siapan intitusi penegak hukum
dikarenakan kurangnya sarana dan fasilitas, kesadaran hukum yang lemah.
Kesimpulan upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan
cyberterrorism Upaya represif berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat yang
mempengaruhi dalam penegakan hukum cyberterrorism yaitu undang-undang
yang mengatur cyberterrorism sangat lemah; kualitas aparat penegak hukum;
tingkat kesadaran hukum masyarakat yang lemah; faktor budaya politik yang
menggunakan kesan pemaksaan merupakan satu wujud distorsi perpolitikan
masyarakat
Saran diharapkan pemerintah agar cepat melakukan pencegahan dan
penanggulangan ancaman cyberterrorism lokal maupun internasional yang
berkaloborasi dengan tindak pidana terorisme international dengan cara membuat
undang-undang yang khusus atau meninjau kembali Undang-undang Nomor 15
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta
mewujudkan pencegahan terhadap kejahatan cyberterrorism agar cyberterrorist
tidak melakukan kejahatannya dengan cara mewujudkan cyber taskforce, dengan
real time instrusion detection system network (real time IDS Network) yang
dipergunakan oleh National Police Agency Of Japan (NPA) dan melkukan
kerjasama menyeluruh antara lembaga pemerintah, aparat penagak hukum,
segenap lapisan masyarakat, dan negara lain dalam menanggulangi kejahatan
cyberterrorism dengan jaringan terorisme.</description><date>2012-01-14</date><type>Journal:Article</type><type>PeerReview:PeerReviewed</type><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/17811/1/ABSTRAK%20mawan.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/17811/2/BAB%201%20mawan.pdf</identifier><type>Book:Book</type><identifier>http://digilib.unila.ac.id/17811/3/Bab%205%20mawan.pdf</identifier><identifier> nn, Dermawan Taufik Mangapul Hutauruk (2012) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM CYBERTERRORISM DI INDONESIA. Digital Library. </identifier><relation>http://digilib.unila.ac.id/17811/</relation><recordID>17811</recordID></dc>
|
| format |
Journal:Article Journal PeerReview:PeerReviewed PeerReview Book:Book Book Report:Report Report |
| author |
nn, Dermawan Taufik Mangapul Hutauruk |
| title |
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM CYBERTERRORISM DI INDONESIA |
| publishDate |
2012 |
| topic |
A General Works = Karya Karya Umum |
| url |
http://digilib.unila.ac.id/17811/1/ABSTRAK%20mawan.pdf http://digilib.unila.ac.id/17811/2/BAB%201%20mawan.pdf http://digilib.unila.ac.id/17811/3/Bab%205%20mawan.pdf http://digilib.unila.ac.id/17811/ |
| contents |
Cyberterrorism dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan
mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme konvensional
yang beroperasi di Indonesia telah terhubung oleh jaringan terorisme
international, hubungan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi
berupa internet yang sifatnya menjangkau seluruh dunia terutama untuk
menyebarkan pesan, menyebarkan ideologi, mengumpulkan dukungan bagi
organisasi terorisme, perekrutan anggota, dan berkomunikasi dalam
merencanakan suatu serangan nyata serta menggunakan teknologi informasi untuk
menggalangan dana untuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok terorisme.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan analisis
empiris karena penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan kombinasi antara
penelitian normatif dengan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan
tujuannya adalah penelitian deskiptif dan problem identification, yaitu dengan
mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan
peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang
dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Populasi dalam
penelitian ini adalah Penyidik Mabes Polri, Penyidik Polri Densus 88 Anti Teror
Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan
Negeri Tanjung Karang, Akademisi bagian Hukum Pidana FH.Unila Lampung.
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, hal
ini didasarkan pada teori bahwa penelitian normatif.
Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh upaya penegakan hukum yang
dilakukan terhadap kejahatan cyberterrorism menggunakan upaya represif dan
upaya preventif. Upaya represif berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya preventif mewujudkan cyber taskforce
dengan real time instrusion detection system network (real time IDS Network)
yang dipergunakan oleh National Police Agency Of Japan (NPA). Faktor
penghambat yang mempengaruhi dalam penegakan hukum cyberterrorism
Dermawan T M Hutauruk
Undang-undang yang mengatur cyberterrorism sangat lemah, Aparat penegak
hukum harus memiliki kualitas dalam melakukan sistem peradilan pidana
terhadap kejahatan cyberterrorism, Ketidak siapan intitusi penegak hukum
dikarenakan kurangnya sarana dan fasilitas, kesadaran hukum yang lemah.
Kesimpulan upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan
cyberterrorism Upaya represif berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat yang
mempengaruhi dalam penegakan hukum cyberterrorism yaitu undang-undang
yang mengatur cyberterrorism sangat lemah; kualitas aparat penegak hukum;
tingkat kesadaran hukum masyarakat yang lemah; faktor budaya politik yang
menggunakan kesan pemaksaan merupakan satu wujud distorsi perpolitikan
masyarakat
Saran diharapkan pemerintah agar cepat melakukan pencegahan dan
penanggulangan ancaman cyberterrorism lokal maupun internasional yang
berkaloborasi dengan tindak pidana terorisme international dengan cara membuat
undang-undang yang khusus atau meninjau kembali Undang-undang Nomor 15
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta
mewujudkan pencegahan terhadap kejahatan cyberterrorism agar cyberterrorist
tidak melakukan kejahatannya dengan cara mewujudkan cyber taskforce, dengan
real time instrusion detection system network (real time IDS Network) yang
dipergunakan oleh National Police Agency Of Japan (NPA) dan melkukan
kerjasama menyeluruh antara lembaga pemerintah, aparat penagak hukum,
segenap lapisan masyarakat, dan negara lain dalam menanggulangi kejahatan
cyberterrorism dengan jaringan terorisme. |
| id |
IOS4198.17811 |
| institution |
Universitas Lampung |
| institution_id |
43 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Lampung |
| library_id |
537 |
| collection |
Digital Repository Unila |
| repository_id |
4198 |
| subject_area |
Miscellany of Technology and Applied Sciences/Aneka Ragam tentang Teknologi dan Ilmu Terapan Research of Social Science/Metode Riset Penelitian Ilmu Sosial, Statistik Ilmu Sosial Agriculture/Industri Pertanian Econmics/Ilmu Ekonomi |
| city |
KOTA BANDAR LAMPUNG |
| province |
LAMPUNG |
| shared_to_ipusnas_str |
1 |
| repoId |
IOS4198 |
| first_indexed |
2017-04-20T08:26:33Z |
| last_indexed |
2017-04-20T08:26:33Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1686096735321980928 |
| score |
17.538404 |